Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak menemui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Pertemuan berlangsung di Kantor DPP NasDem, Jakarta, Senin (9/7).
Menggunakan batik dan kerudung oranye, Khofifah diikuti Emil tiba sekitar pukul 13.00. Keduanya nampak langsung menyalami Surya Paloh beserta para petinggi NasDem lainnya antara lain, Sekretaris Jendral NasDem Johnny G Plate, Ketua Dewan Pertimbangan Siswono Yudo Husodo, Bendahara Umum NasDem Ahmad Ali, Ketua DPP NasDem bidang Hubungan Luar Negri Martin Manurung, serta Ketua DPP NasDem bidang Pendidikan Politik dan Kebudayaan Nining Indrasaleh.
Hingga berita ini dibuat pertemuan masih berlangsung tertutup. Sebelum berkunjung ke NasDem Khofifah dan Emil telah berkunjung ke kantor DPP PPP Jalan Imam Bonjol, Jakarta.
Khofifah-Emil resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilgub Jawa Timur. Hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan pasangan yang diusung koalisi Partai NasDem, Golkar, Hanura, PPP, PAN, dan Demokrat itu memperoleh 10.465.218 suara atau 53,55%. Mereka mengalahkan pesaingnya, pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Pasangan yang diusung koalisi PDI Perjuangan, PKB, PKS dan Gerindra itu memperoleh 9.076.014 suara atau 46,5%. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved