Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KOORDINATOR Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw menilai hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini memberikan keberhasilan kepada Prabowo Subianto bersama koalisinya. Meski sejatinya mereka mengalami kekalahan di sejumlah daerah, ia menilai koalisi pendukung Prabowo relatif berhasil mendokrak perolehan suara calon yang diusung.
“Cara yang mereka lakukan dalam Pilkada ini sebenarnya berhasil meski memang kalah. Dan mungkin cara yang mereka lakukan di Pilkada tahun ini akan dilakukan lagi di Pileg dan Pilpres 2019 mendatang,” terang Jerry saat menjadi narasumber dalam diskusi 'Membaca Hasil Pilkada 2018, Meneropong Peta Pilpres 2019' di kantor PARA Syndicate Jakarta, Jumat (29/6).
Dia menyebutkan, keberhasilan Prabowo bersama koalisinya karena adanya penaikan perolehan suara dari calon yang diikutkan dalam pesta demokrasi serentak 27 Juni 2018 lalu. Meskipun memang tidak dominan, tapi lanjut Jerry, indikator-indikator keberhasilan itu tampak sangat jelas.
“Salah satunya karena adanya penaikan perolehan suara itu. Dan hal tersebut sangat nyata,” ujarnya.
Jerry menambahkan, di Jawa Tengah misalnya, semua orang tahu merupakan basis kuat Jokowi bersama koalisnya. Dan Jawa Tengah sebetulnya peta sangat nyata terhadap perang antara Jokowi dan Prabowo.
Bisa dilihat, PKS, PAN, dan Gerindra mendukung Sudirman Said, sementara PDIP bersama koalisinya mendukung Ganjar Pranowo. Tetapi pascapencoblosan, perolehan suara Sudirman Said bisa sampai 40%-an.
“Menurut saya itu keberhasilan meskipun mereka tidak menang. Dan penaikannya cukup signifikan, apa lagi di Jateng itu kan salah satu provinsi yang memiliki jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Ada sekitar 16 persen jumlah pemilih di sana,” tandas Jerry.
Oleh karena itu, Jokowi mau pun Prabowo harus bersama-sama memperbaiki strategi sehingga di Pileg dan Pilpres mendatang bisa menghasilkan kemenangan. (OL-5)
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
(KPU) berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk menentukan rumah sakit milik pemerintah mana yang bakal digunakan untuk tes kesehatan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Gerak-gerik pelaku dalam video rekaman yang beredar di media sosial juga dinilai amat tenang. Padahal, pelaku telah ketahuan sedang mencoblos surat suara salah satu pasangan calon.
TKLN 01 Malaysia mendesak pihak KBRI Kuala Lumpur Malaysia, KPU RI, Bawaslu RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan tindakan
Tidak sulit untuk menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu. Negara sudah memfasilitasi dengan aturan dan lembaga yang berwenang.
Deklarasi dukungan akan dilakukan pada Minggu (7/4) di ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (7/4).
Sebanyak 20 penyelam yang menamakan diri Divers Relawan Jokowi (DRJ) dari komunitas Masyarakat Maritim Indonesia membentangkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved