Politik Uang tidak Dominan di Pilkada Tahun Ini

POLITIK uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah 27 Juni 28 lalu dinilai tidak begitu dominan. Hal itu dibuktikan juga dengan hasil laporan yang diterima Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw mengaku, sepekan menjelang pilkada politik uang memang menjadi pembahasan yang sangat ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Pun demikian, faktanya tidak begitu dominan.

"Ramai dibahas tapi tidak dominan. Ini tentunya membuktikan banyak kandidat yang mulai sadar akan dampak buruk dari politik uang," terangnya saat menjadi narasumber dalam diskusi 'Membaca Hasil Pilkada 2018, Meneropong Peta Pilpres 2019' di kantor PARA Syndicate Jakarta, Jumat (29/6).

Menurut Jerry, di beberapa daerah masih ditemukan praktik politik uang, namun bisa langsung diantisipasi bahkan ditindak oleh Panwaslu setempat.

"Jadi memang politik uang tidak begitu lagi berarti di Pilkada tahun ini. Nah ini pun bisa saja terjadi juga di pileg dan pilpres mendatang," imbunya.

Senada, Pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti menambahkan, presentase politik uang dalam pilkada tahun ini memang tidak begitu tinggi. Itu pun hasilnya jauh berbeda dengan implikasi politik uang di pilkada sebelum-sebelumnya. "Hanya sekira 15 persen lah. Lumayan rendah," ujarnya

Implikasi yang rendah tersebut dinilainya karena perilaku pemilih yang makin rasional dalam memilih pasangan calon yang bertarung di pilkada.

"Makin ke sini makin rendah pengaruhnya. Masyarakat sekarang kan semakin cerdas. Hanya memilih kandidat yang menurut mereka punya track record yang baik dalam memimpin daerah," ungkapnya.

Selain itu, politik uang yang tidak begitu dominan karena hadirnya figur yang memiliki elektabilitas tinggi di pilkada tahun ini. "Itu juga salah satu pengaruh. Jadi semakin populer, elektabilitasnya tinggi figur itu yang dipilih masyarakat. Inilah terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," jelas Ray. (OL-5)