Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan hasil hitung cepat lembaga-lembaga survei untuk pemungutan suara di Pilkada Jawa Barat tidak akan jauh berbeda dengan hasil rekapitulasi resmi yang dilakukan oleh KPU Jabar.
Qodari mengatakan berkaca dari Pilkada sebelumnya pada 2013, hasil hitung cepat berbagai lembaga survei yang memenangkan pasangan Ahmad Heriyawan-Deddy Mizwar sejalan dengan hasil rekapitulasi suara KPU Jabar.
Hal ini ia ungkapkan untuk menanggapi pernyataan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang menduga hasil hitung cepat yang saat ini mengunggulkan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum akan beda dengan hasil rekapitulasi KPU Jabar.
Dalam hitung cepat Indo Barometer di Jabar 2013 didapati pasangan Ahmad Heryawan - Deddy Mizwar unggul dengan perolehan 32,38% atas paslon Rieke-Teten yang mendapat 27,18%.
"Hasil hitung cepat di hari pencoblosan itu ternyata mirip dengan hasil akhir menurut hitungan resmi KPUD Jabar, di mana paslon Ahmad Heryawan - Deddy Mizwar mendapatkan 32,39% suara sedangkan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki mendulang 28,41% suara. Selisih persentase suara kedua paslon adalah 3,98%. Adapun selisih suara riil adalah 800.316 suara," kata Qodari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/6).
Sementara itu, untuk memperkirakan hasil penghitungan pada Pilkada 2018 Qodari menyebut simulasi penghitungan suara dapat dilakukan mengacu pada tingkat partisipasi pemilih, jumlah suara sah serta persentase suara yang didapat dari hasil hitung cepat.
Untuk ilustrasi, dalam hitung cepat Indo Barometer, tingkat partisipasi pilkada gubernur Jabar 2018 menurut KPU Jabar adalah 67,88%. Jika dikalikan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2018 sebanyak 31.781.089 orang maka didapatkan angka partisipasi 21.573.003 pemilih.
Di antara angka partisipasi ini ada suara tidak sah 3,01%, sehingga suara sah berjumlah 64,87% dari DPT yang jika dikalikan dengan DPT sama dengan 20.616.392 suara.
"Jika suara sah 20.616.392 dikalikan perolehan Rindu 32,40% didapat suara 6.679.711 orang. Sementara suara Asyik 5.883.918 didapat dari 28,54% dari 20.616.392 suara sah maka selisih Rindu dan Asyik dengan demikian 795.793 suara," ujarnya.
Menurutnya angka perolehan suara tersebut tidak akan berbeda jauh dengan KPU Jabar. Karena berkaca pada Pilkada 2013 menurut hitung cepat Indo Barometer dengan jumlah partisipasi sebanyak 64.24% hanya berbeda 0,79% dengan angka riil dari KPUD 63.45%.
Namun demikian, Qodari menegaskan untuk memperoleh hasil yang pasti dan final masyarakat diharap menunggu hitungan resmi KPUD sampai diumumkan pada 9 Juli nanti.
"Jika masyarakat dan media ingin memantau, proses perhitungan secara elektronik sudah dimulai dan dapat diakses via alamat https://ppid.kpu.go.id.," terangnya. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved