Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KEMENANGAN pasangan calon gubernur-wakil gubernur Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (RINDU) pada Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2018 mengubah konstelasi politik di Jabar yang selama 10 tahun terakhir. PKS yang selama ini dianggap paling kuat di Jabar gagal memenangi kontestasi pilkada.
Pengamat politik dari Universitas Jemderal Ahmad Yani Wawan Gunawan mengatakan PKS yang mengantarkan Ahmad Heryawan menjadi Gubernur Jawa Barat dua periode tidak lagi menunjukkan kekuatan pada pilkada kali ini.
Dia menilai kondisi tersebut menggambarkan adanya kesadaran masyarakat Jawa Barat terutama di kalangan umat Islam bahwa PKS tidak lebih dari partai yang membungkus dirinya dengan jubah Islam.
"Ummat Islam di jabar mayoritas ahli sunah waljamaah yang sempat terpukau oleh janji manis PKS tapi setelah Ketum DPP PKS terjerat kasus korupsi dan ditahan dan tidak sedikit kader PKS yang juga terjerat kasus korupsi, maka ada semacam kesdaran dari ummat Islam di Jabar bahwa PKS juga tetap saja partai yang hanya membungkus dirinya dengan jubah Islam," papar pria yang akrab disapa Wagoen itu.
Dia mengatakan, PKS tumbang di Jabar dalam konteks pemilihan gubernur karena memang pasangan calon yang diusungnya kini "berjarak" dengan budaya Islam warga Jabar yang moderat.
Tumbangnya rezim PKS di Jabar, menurut Wagoen, juga akan berpengaruh terhadap pilpres 2019 yang akan datang. Kendati tidak ada korelasi langsung, namun waktu dua pemilihan yang sangat berdekatan akan membuat kondisi ini berpengaruh ke 2019. Namun demikian Wagoen belum dapat memastikan seberapa besar pengaruh tersebut.
"Ada dua skenario kemungkinannya, pertama SPP PKS dan Gerindra akan mengubah strateginya setelah kekalahan di Pilgub Jabar. Kedua, mungkin PKS dan Gerindra akan semakin 'kagok borontok kapalang belang' menjadi semakin kencang keras jadi oposisi dan bertempur habis-habisan memenangkan pilpres 2019."
Bagaimana pun, partai-partai diprediksi akan menjadikan momentum pilkada ini untuk mengevaluasi dan menata ulang strategi untuk 2019. "Semua masih bisa berubah, tergantung konstelasi yang terbangun hasil pilkada hari ini, terutama di daerah-daerah kantung suara gemuk, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur." tutupnya
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
(KPU) berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk menentukan rumah sakit milik pemerintah mana yang bakal digunakan untuk tes kesehatan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Gerak-gerik pelaku dalam video rekaman yang beredar di media sosial juga dinilai amat tenang. Padahal, pelaku telah ketahuan sedang mencoblos surat suara salah satu pasangan calon.
TKLN 01 Malaysia mendesak pihak KBRI Kuala Lumpur Malaysia, KPU RI, Bawaslu RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan tindakan
Tidak sulit untuk menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu. Negara sudah memfasilitasi dengan aturan dan lembaga yang berwenang.
Deklarasi dukungan akan dilakukan pada Minggu (7/4) di ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (7/4).
Sebanyak 20 penyelam yang menamakan diri Divers Relawan Jokowi (DRJ) dari komunitas Masyarakat Maritim Indonesia membentangkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved