Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku sempat tidak yakin pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum bisa memenangkan Pilkada Jawa Barat. Pasalnya, berdasarkan hasil hitung cepat sementara, suara pasangan calon yang memiliki akronim Rindu bersaing ketat oleh pasangan calon nomor urut 3 usungan PKS dan Gerindra yaitu Drajat-Saikhu.
"Kita syukuri kemenangan Emil, walau saya tadi sempat berpikir bisa apakah Emil akan kalah. Kalau Emil kalah, sebetulnya itu akan jadi kekalahan besar buat NasDem," tutur Surya saat ditemui di Kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu (27/6).
Seperti yang sudah diketahui, NasDem merupakan partai pertama yang mendeklarasikan Emil dalam Pilgub Jawa Barat. Sementara, berdasarkan peraturan perundang-undangan NasDem sebetulnya tidak mempunyai kursi yang cukup untuk mengusung Emil seorang diri.
"Tapi hasilnya ya patut kita syukuri, Emil akhirnya terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat versi hitung cepat," paparnya.
Surya berpesan, sebagai calon gubernur Jawa Barat Emil dan Uu akan mengemban tugas yang amat penting. NasDem menugaskan keduanya untuk bisa membawa Jawa Barat sebagia provinsi benteng Pancasila. Selain itu, keduanya juga dituntut untuk bisa bekerja secara efektif dan efisien untuk membangun Jawa Barat dengan memberikan dukungan sepenuhnya kepada kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
"Saya tidak mendesak Emil untuk menjadi anggota partai politik. Dia boleh membebaskan diri, yang terpenting dia bisa membawa kemajuan di Jawa Barat," papar Surya. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved