Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
ADA sejumlah kejadian menonjol dalam Pilkada di wilayah Jawa Tengah (Jateng) baik pemilihan gubernur (Pilgub) maupun pemilihan bupati (Pilbup). Salah satunya adalah dugaan praktik politik uang terjadi di Kabupaten Temanggung yang terkait dengan pemilihan bupati.
"Salah satu kejadian menonjol yang terjadi di Jateng adalah dugaan praktik politik uang dalam pemilihan bupati (Pilbup) di 10 lokasi. Dugaan tersebut telah ditangani oleh Panwas Temanggung. Peristiwa terjadi semalam (Selasa malam)," kata Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono saat pemantauan pilkada bersama Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto di Banyumas, Rabu (27/6).
Selain dugaan praktik politik uang, kata Kapolda, juga ada kejadian warga yang meninggal di tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Tegal.
"Warga tersebut meninggal karena sakit. Usianya sudah tua sekitar 73 tahun," ujarnya.
Pada bagian lain, Kapolda juga mengatakan bahwa pihaknya memantau coblosan yang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane, misalnya, ada 822 napi yang mendapatkan hak untuk mencoblos.
"Dari jumlah tersebut ada satu orang napi terorisme yang menyalurkan hak pilihnya. Di Lapas Kedungpane, disiapkan tiga TPS sebagai tempat mencoblos para napi," kata Kapolda.
Sementara di Polres Banyumas, petugas KPPS dari TPS 06 Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara mendatangi Ruang Tahanan Polres Banyumas untuk melayani tiga tahanan.
"Ada tiga tahanan yang kami layani untuk menyalurkan hak pilihnya," kata Ketua KPPS TPS 06 Riyadi.
Menurutnya, selain melayani tahanan di Polres, pihaknya juga 'jemput bola' melayani warga yang sakit di rumah.
"Kami juga akan mendatangi tiga warga yang mengalami sakit agar dalam menyalurkan hak pilihnya," tambahnya. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved