Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
Dalam pilkada serentak yang berlangsung hari ini , Rabu (27/6) sebanyak 1.731 narapidana yang tersebar di rutan dan lapas sebagai Kalteng kehilangan hak pilihya karena tidak terdata.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenhum dan HAM Kalteng Anthonius Ayorbaba di Palangka Raya, Rabu (27/6) menjelaskan, sebelumnya pihaknya telah mengusulkan sebanyak 2.442 narapidana yang tersebar di seluruh Kalteng agar bisa mendapatkan hak pilihnya dalam pilkada serentak kali ini.
"Namun kenyataannya dari total yang kita usulkan itu yang mendapatkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) cuma 691 narapidana dan sebanyak 1.731 narapidana kehilangan hak pilihnya," ujarnya.
Dicontohkanya, pada Lapas Palangka Raya, setelah dilakukan verifikasi jumlahnya 598 tetapi yang keluar DPT cuma 93 orang. Kemudian di Rutan Palangkaraya dari jumlah 222 orang yang di verifikasi namun mendapatkan DPT hanya 131 orang.
Padahal menurut pria ini sebelumnya sudah ada surat edaran dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri yang isinya Meminta seluruh kantor Dukcapil Indonesia untuk melakukan perekaman di lapas dan rutan.
"Tapi ini tidak dilakukan di sini. Alasan kalaupun dilakukan yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan DPT adalah KPU selain itu waktunya juga sangat mepet," jelasnya.
Namun demikian ada solusi yang bisa dilakukan yakni para narapidana bisa melakukan pencoblosan di TPS dengan menggunakan KTP elektronik mulai pukul 12.00 Wita.
Anthonius mengaku sudah menemui KPU dan meminta agar kasus seperti itu tidak lagi terjadi di masa mendatang. Dalam menghadapi pilpres dan pileg pada 2019 mendatang, ia meminta pemerintah juga memberikan hak demokrasi kepada narapidana.
"Karena negara harus hadir. Dari beberapa info di beberapa lapas di Indonesia perekaman e-KTP bisa dilakukan di sana. Akan tetapi di sini tidak dilakukan," tegasnya.
Pada pilkada serentak yang berlangsung tanggal 27 Juni 2018 ini ada 11 kabupaten dan kota di Kalteng yang menyelenggarakanya. Kesebelas kabupaten/kota yaitu Pulang Pisau, Kapuas, Barito timur, Gunung Mas Barito Utara, Seruyan, Murung Raya, Sukamara, Lamandau, Katingan dan Kota Palangka Raya.(OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved