Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Deddy Mizwar menganggap penghitungan cepat (quick count) berpotensi menimbulkan kegaduhan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Sebab masing-masing lembaga survei tentunya punya kepentingan.
“Saya harap masyarakat tak terpengaruh dengan lembaga survei yang tak kredibel yang berpihak kepada pasangan tertentu,” ungkap Demiz usai mencoblos di TPS 61, Perumahan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Rabu (27/6).
Menurut Demiz, hal ini seperti yang terjadi dalam pelaksanaan Pilpres 2014. Di mana beberapa lembaga survei berbeda menetapkan hasil perhitungan cepat.
Hal ini diduga lantaran penyebaran petugas survei hanya di titik tertentu sehingga menghasilkan hitung cepat sesuai dengan pesanan.
“Penyebaran petugas harus proporsional, Pilpres saja luar biasa itu perbedaannya,” ungkap Demiz.
Meski demikian, Demiz masih mempercayai lembaga survei yang melakukan hitung cepat dalam Pilkada Jawa Barat, hasil hitung cepat tak jauh beda dari hitung riil yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Demham begitu, selisih perhitungannya tak akan jauh beda dengan margin eror.
“Bagi kami dan keyakinan saya, kami sudah menang karena survei saya juga benar,” tandas dia. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved