Jadilah Pemimpin Daerah yang Menyatukan

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak yang berlangsung hari ini di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten di Tanah Air diharap dapat melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas serta dapat menggandeng semua pihak sehingga rekonsiliasi seusai pilkada segera terwujud.

Terkait dengan hal itu, pengamat politik CSIS Philips Vermonte menyatakan pilkada harus menjadi ajang pergantian kekuasaan secara damai. Oleh karena itu, para kandidat yang berkompetisi di 171 daerah diharapkan memiliki etika berdemokrasi.

"Jadilah pemenang yang baik. Pihak yang kalah juga harus mau menerima kekalahan tersebut. Itulah esensi etika demokrasi," tegas Philips, kemarin.

Namun, dia menilai konflik seperti yang pernah terjadi pada pilkada DKI Jakarta relatif tidak akan terulang kali ini. "Walau tensi politik masih ada, tidak akan mengarah ke perpecahan," tambah Direktur Eksekutif CSIS itu.

Di sisi lain, Philips mengakui proses pemilihan kandidat kepala daerah masih tertutup karena didominasi partai politik. Karena itulah, para pemilih harus bisa menentukan kandidat yang tepat untuk memimpin daerah mereka.

Caranya yaitu menggunakan pembanding atau benchmark. "Bandingkan dengan pemimpin daerah lain yang sudah diakui bagus. Bagaimana e-government-nya, apakah birokrasi sudah transparan, dan seterusnya," ujar Philips.

Senada dengannya, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengingatkan pemilih untuk mempertimbangkan visi-misi calon pemimpin. "Tiap daerah memiliki permasalahan khas seperti minimnya kesempatan kerja. Jadi, fokus pemilih adalah mengenali visi-misi dan program kerja para kandidat kepala daerah," ujarnya.

Kepala Staf Presiden Moeldoko, selain meminta warga menjaga persatuan, juga mengimbau aparatur sipil negara, termasuk TNI dan Polri menjaga netralitas dan bersikap profesional.

Potensi pelanggaran

Logistik pilkada sendiri seperti kotak suara, surat suara, dan dokumen lainnya kemarin telah dikirim ke daerah. "Logistik sudah ada di kecamatan dan sedang didistribusikan ke tempat pemungutan suara," kata penjabat Gubernur Jawa Barat, Mohamad Iriawan.

Dari sisi pengamanan, Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto menyebut 16.500 personel Polda Jawa Barat akan dikerahkan dengan dibantu 3.000 personel dari Kodam III/Siliwangi serta instansi lainnya.

Meski kondusif, potensi pelanggaran masih terjadi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah misalnya menyatakan 37.716 TPS (60%) di Jateng masuk kategori rawan pelanggaran pilkada.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan pihaknya memperketat pemantauan daerah yang dianggap rawan konflik dan pelanggaran. "Bentuknya dengan patroli sepanjang hari yang kini telah diterapkan di Kalimantan Barat, Maluku, dan Papua," ujarnya.

Sementara itu, komisioner KPU Viryan Aziz menegaskan daftar pemilih sudah terdata dengan rinci dan keabsahan data pemilih bisa dipantau semua pihak. (Put/Nov/Pol/EM/RF/AS/LN/BY/JS/*/Ant/X-11)