60% TPS di Jateng Rawan

DISTRIBUSI logistik Pilkada dan Pilgub serentak di Jawa Tengah telah sampai di desa dan kecamatan terjauh dengan pengawalan ketat petugas kepolisian. Namun tempat pemungutan suara (TPS) masih menjadi perhatian dalam mengantisipasi berbagai pelanggaran karena sebagian TPS di Jateng termasuk indikator rawan.

Pemantauan Media Indonesia di pantura, Selasa (26/6), sehari jelang pelaksanaan Pilkada dan Pilgub serentak distribusi logistik pemilu sudah berada di desa-desa dan kecamatan di seluruh wilayah di Jateng. Polisi melakukan pengawalan dan pengamanan ketat logistik yang disimpan baik di balai desa, kantor desa hingga kecamatan untuk memastikan kelancaran pemilu.

"Seluruh jajaran telah bersiap untuk mengamankan jakannya Pilkada dan Pilgub, bahkan Polda Jateng telah mem-BKO-kan 1.814 personel dari berbagai unsur di seluruh wilayah," kata Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Agus Triatmaja, Selasa (26/6).

Meskipun hingga saat ini kondisi Jateng terhitung kondusif ancaman kerawanan gangguan dan pelanggaran masih menjadi perhatian khusus. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menyatakan hampir sebagian besar tempat pemungutan suara (TPS) yang menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun Pilgub 2018 di Jateng berpotensi melakukan pelanggaran.

Koordinator Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jateng Sri Wahyu Ana Ningsih mengatakan berdasarkan data dan monitoring dari 63.973 TPS yang ada di Jateng, sebanyak 37.716 TPS (60%) masuk kategori rawan pelanggaran pilkada.

Tempat pemungutan suara (TPS) terawan, ujar Ana Ningsih, adalah Kabupaten Banyumas sebanyak 2.799 TPS, Kabupaten Brebes sebanyak  2.525 TPS dan Kabupaten Kebumen 2.258 TPS dengan 15 indikator yang membuat TPS dinyatakan rawan pelanggaran.

Indikator rawan, lanjut Ana Ningsih, mulai potensi terjadinya praktek politik uang, sukarelawan bayaran, petugas pemungutan suara tidak netral, formulir undangan atau C6 tidak didistribusikan, hingga lokasi TPS yang berdekatan dengan tempat tinggal salah satu pasangan calon (paslon) yang bersaing pada pilkada atau Pilgub Jateng 2018. 

"Paling banyak jenis indikator pertama, yakni pemilih tidak masuk DPT dan juga tidak menerima formulir C6," tambahnya.

Adanya 60% TPS rawan pelangaran tersebut, menurut Ana Ningsih menjadikan pihaknya bekerja ekstra keras dan bersiap mengirimkan petugas pengawas lebih banyak di TPS yang diprioritaskan karena dugaan rawan pelanggaran. Setiap TPS yang masuk kategori rawan bakal diawasi petugas pengawas lebih dari satu orang.

Selain kerawanan pelanggaran, ancaman bencana juga juga terjadi di ratusan TPS di daerah pantura, banjir air laut pasang (Rob) menjadi ancaman cukup serius di desa-desa yang menjadi langgnan rob seperti Tegal, Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak dan Jepara, karena datangnya rob tidak dapat dipastikan waktunya.

"Kami sampai berhari-hari untuk mencari lokasi untuk TPS yang aman dari rob, karena hampir sebagian besar desa kami terendam banjir saat rob datang yang tidak tentu waktunya," kata Kepala Desa Jaruk Sari, Kecamatan Tirto, Pekalongan Kuswanto.

Setidaknya terdapat 10 TPS yang harus di carikan lokasi aman dari rob, ujar Kuswanto, sehingga diharapkan 5.357 pemilih di desa ini dapat menggunakan hak pilihnya di TPS itu. (OL-3)