Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan Pemprov DKI akan mengikuti keputusan pemerintah pusat terkait libur Pilkada. Bila pemerintah pusat menetapkan hari pelaksanaan Pilkada sebagai libur nasional, Pemprov DKI turut menetapkan hari itu sebagai hari libur.
"Kita mengikuti keputusan nasional, iya dong (libur) kalau semua wilayah libur kita mengikuti keputusan presiden," ujar Anies di Polda Metro Jaya, Senin (25/6).
Pasalnya, banyak pula pegawai di DKI Jakarta yang tinggal di wilayah sekitar Ibu Kota yang turut serta dalam Pilkada serentak. Ada lima kota dan kabupaten di sekitar DKI Jakarta yang mengelar pemilihan wali kota dan bupati, yakni Kota Tangerang, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.
Selain itu, ada pula perhelatan Pemilihan Gubernur Jawa Barat bagi warga Depok, Bekasi, dan Bogor.
"Banyak juga pegawai di DKI khususnya yang tinggalnya di wilayah di mana di situ ada pilkada. Tentu mereka tidak boleh kehilangan hak pilihnya," jelas Anies.
Pemerintah Pusat belum menerbitkan Keputusan Presiden yang menetapkan hari pelaksanaan Pilkada sebagai libur nasional. Usulan libur nasional untuk mengakomodasi pemilih yang berada di luar daerah pemilihan mereka.
Ada 171 daerah di Indonesia yang menggelar Pilkada. Sebanyak 17 di antaranya menggelar Pemilihan Gubernur. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved