Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengingatkan masyarakat agar memilih pasangan calon terbaik. Publik diminta tidak tergiur politik uang dari siapa pun.
"Pilih pemimpin yang berintegritas dan jangan mau dibeli suaranya," kata Syarief saat dikonfirmasi, Senin (25/6).
Menurut dia, suara pemilih sangat berpengaruh terhadap masa depan suatu daerah. Untuk itu, masyarakat diminta tak absen menggunakan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS).
"Saya berharap kepada semua pemilih untuk mengingat bahwa 3 menit dalam TPS akan menentukan nasib pemerintahan selama 5 tahun," sebut dia.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman berpesan pada pasangan calon peserta Pilkada 2018. Mereka diminta menurunkan alat peraga kampanye dan atribut lain saat masa tenang.
"Alat peraga sudah tutup, iklan sudah tutup. Kampanye terbuka sudah tutup, kampanye lewat media sosial sudah selesai. Pokoknya seluruh aktivitas kampanye sudah selesai," kata Arief, Minggu (24/6).
Mereka juga diimbau untuk mengingatkan konstituen agar berpartisipasi dalam pesta demokrasi pada 27 Juni 2018. Selain itu, ia berpesan agar penyelenggara pemilu selalu memberi informasi pada masyarakat tentang pilkada.
Penyelenggara diminta menyosialisasikan soal TPS di wilayah kerja masing-masing dan waktu pemilihan. Mereka perlu memantau warga yang belum terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT). Logistik Pilkada dan persiapan anggota di lapangan juga diminta diperhatikan. (Medcom/OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved