Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haidar Nasir mengimbau agar para peserta Pilkada dapat bersaing secara sehat dan menjunjung tinggi sikap sportif.
Untuk itu, ia berharap para calon kepala daerah bisa menaati peraturan dan menjauhi berbagai bentuk kecurangan termasuk politik uang Dan kampanye yang mengandung SARA.
"Para kandidat hendaknya bersaing secara sehat, sportif, berjiwa ksatria, dan mematuhi semua peraturan dengan menjauhi praktik politik uang, keculasan, kecurangan, kekerasan, kampanye hitam serta pernyataan-pernyataan yang mengandung unsur kebencian dan bernuansa SARA," kata Haidar dalam keterangan tertulisnya Minggu (24/6) malam.
Di sisi lain, tugas menyosialisasikan Pilkada bersih, jujur, dan adil hendaknya tak hanya menjadi milik penyelenggara Pilkada tetapi juga para peserta dengan tim suksesnya.
Para kandidat pun harus turut memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui kampanye positif dan tanpa politisasi agama.
"Para kandidat dan tim kampanye hendaknya tidak melakukan politisasi agama yang mereduksi nilai-nilai luhur agama dan berpotensi memecah belah masyarakat, umat, dan bangsa," tukasnya.
Sementara itu, Haidar juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Muhammadiyah agar dalam menentukan pilihan mempertimbangkan dan mengutamakan pemimpin yang memiliki kompetensi kepemimpinan, visioner, amanah, berahlak mulia, bersih dari korupsi, mampu menjalin kerjasama dengan semua elemen bangsa, berjiwa negarawan, dan berdedikasi tinggi dalam melayani seluruh rakyat.
"Masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, hendaknya berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam proses Pilkada dengan menjadi pemilih yang kritis, cerdas, arif, dan dewasa serta memberikan suara dengan penuh tanggung jawab," tuturnya.
Menghormati pilihan dan menghargai perbedaan juga harus dilakukan untuk menjaga ketertiban dan persatuan bangsa.
"Yang menang tidak jumawa dan merayakan kemenangan secara berlebihan dan yang kalah dapat legawa menerima kekalahan," tandasnya. (OL-3)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved