Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haidar Nasir mengimbau agar para peserta Pilkada dapat bersaing secara sehat dan menjunjung tinggi sikap sportif.
Untuk itu, ia berharap para calon kepala daerah bisa menaati peraturan dan menjauhi berbagai bentuk kecurangan termasuk politik uang Dan kampanye yang mengandung SARA.
"Para kandidat hendaknya bersaing secara sehat, sportif, berjiwa ksatria, dan mematuhi semua peraturan dengan menjauhi praktik politik uang, keculasan, kecurangan, kekerasan, kampanye hitam serta pernyataan-pernyataan yang mengandung unsur kebencian dan bernuansa SARA," kata Haidar dalam keterangan tertulisnya Minggu (24/6) malam.
Di sisi lain, tugas menyosialisasikan Pilkada bersih, jujur, dan adil hendaknya tak hanya menjadi milik penyelenggara Pilkada tetapi juga para peserta dengan tim suksesnya.
Para kandidat pun harus turut memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui kampanye positif dan tanpa politisasi agama.
"Para kandidat dan tim kampanye hendaknya tidak melakukan politisasi agama yang mereduksi nilai-nilai luhur agama dan berpotensi memecah belah masyarakat, umat, dan bangsa," tukasnya.
Sementara itu, Haidar juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Muhammadiyah agar dalam menentukan pilihan mempertimbangkan dan mengutamakan pemimpin yang memiliki kompetensi kepemimpinan, visioner, amanah, berahlak mulia, bersih dari korupsi, mampu menjalin kerjasama dengan semua elemen bangsa, berjiwa negarawan, dan berdedikasi tinggi dalam melayani seluruh rakyat.
"Masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, hendaknya berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam proses Pilkada dengan menjadi pemilih yang kritis, cerdas, arif, dan dewasa serta memberikan suara dengan penuh tanggung jawab," tuturnya.
Menghormati pilihan dan menghargai perbedaan juga harus dilakukan untuk menjaga ketertiban dan persatuan bangsa.
"Yang menang tidak jumawa dan merayakan kemenangan secara berlebihan dan yang kalah dapat legawa menerima kekalahan," tandasnya. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved