Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah mengharapkan penyelenggara Pilkada tahun ini bisa profesional, independen, transparan, obyektif, akuntabel, adil, dan penuh tanggung jawab.
Tujuannya agar bisa terselenggaranya Pilkada yang lebih baik dan berkualitas dengan tahapaan yang berjalan tertib, lancar, Dan demokratis.
"Sehingga menghasilkan kepemimpinan di daerah yang benar-benar mengutamakan kepentingan dan kemakmuran rakyat di atas segalanya," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir melalui keterangan tertulisnya Minggu (24/6) malam.
Haidar mengatakan Pilkada merupakan proses politik yang sangat penting dan strategis dalam menentukan kepemimpinan provinsi dan kabupaten/kota. Proses penentuan kepemimpinan ini pun sebagai salah satu penentu kemajuan dan kemakmuran masyarakat di daerah.
"Oleh karena itu, semua pihak hendaknya berperan serta menyukseskan Pilkada sesuai dengan posisi dan fungsi masing-masing secara konsisten dan bertanggungjawab," terangnya.
Pemerintah dan aparatur negara menurutnya harus mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang tinggi.
Selain itu, pemerintah dan aparatur negara hendaknya benar-benar menjaga netralitas, integritas, dan kredibilitas serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
"Untuk itu diharapkan tidak ada yang menggunakan dan menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan baik secara langsung ataupun tidak langsung," tegasnya. (OL-3)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved