Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah mengharapkan penyelenggara Pilkada tahun ini bisa profesional, independen, transparan, obyektif, akuntabel, adil, dan penuh tanggung jawab.
Tujuannya agar bisa terselenggaranya Pilkada yang lebih baik dan berkualitas dengan tahapaan yang berjalan tertib, lancar, Dan demokratis.
"Sehingga menghasilkan kepemimpinan di daerah yang benar-benar mengutamakan kepentingan dan kemakmuran rakyat di atas segalanya," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir melalui keterangan tertulisnya Minggu (24/6) malam.
Haidar mengatakan Pilkada merupakan proses politik yang sangat penting dan strategis dalam menentukan kepemimpinan provinsi dan kabupaten/kota. Proses penentuan kepemimpinan ini pun sebagai salah satu penentu kemajuan dan kemakmuran masyarakat di daerah.
"Oleh karena itu, semua pihak hendaknya berperan serta menyukseskan Pilkada sesuai dengan posisi dan fungsi masing-masing secara konsisten dan bertanggungjawab," terangnya.
Pemerintah dan aparatur negara menurutnya harus mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang tinggi.
Selain itu, pemerintah dan aparatur negara hendaknya benar-benar menjaga netralitas, integritas, dan kredibilitas serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
"Untuk itu diharapkan tidak ada yang menggunakan dan menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan baik secara langsung ataupun tidak langsung," tegasnya. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved