Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur (NTT) Maryanti Adoe menyebutkan pihaknya tidak mengawasi akun media sosial (medsos) yang tidak terdaftar, tetapi kampanye di masa tenang.
Menurutnya, dari empat pasangan calon gubernur NTT, hanya satu pasangan calon yang mendaftarkan akun media sosialnya ke KPU yakni pasangan Benny K Harman-Benny Litelnoni.
Namun di media sosial, banyak akun mengkampanyekan pasangan calon gubernur pilihan mereka. Akun-akun tersebut sulit diawasi dan di luar tanggungjawab KPU.
"Kami pantau dari facebook itu secara vulgar orang-orang menyatakan pilihannya," kata Maryanti dalam jumpa pers di Kupang, Minggu (24/6) malam.
Sementara itu sampai Senin (25/6) pagi sejumlah poster pasangan calon gubernur masih terpasang di sisi jalan di Kota Kupang seperti terlihat di Kelurahan Liliba dan Naimata.
Menurut Maryanti, baliho, spanduk, dan poster milik pasangan calon gubernur seharusnya sudah diturunkan sejak masa tenang, minggu. KPU berkoordinasi bersama Bawaslu untuk menurunkan alat peraga kampanye tersebut.
Pilgub NTT diikuti empat pasangan calon yakni pasangan nomor urut 1 Esthon L Foenay-Christian Rotok (Esthon-Chris) diusung Partai Gerindra dan PAN, pasangan nomor urut 2 Marianus Sae Emilia Nomleni (MS-Emi) diusung PDI Perjuangan dan PKB.
Selanjutnya pasangan nomor urut 3 Benny K Harman-Benny A Litelnoni diusung Partai Demokrat, PKPI, dan PKS, dan pasangan nomor urut 4 diusung Partai Nasdem, Golkar, dan Hanura. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved