Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
PIHAK pemberi dan penerima politik uang (money politic) dapat dipidanakan, warga diminta untuk tidak tergiur atas iming-iming uang dari oknum anggota partai untuk memilih calon tertentu dalam Pilgub Jateng mendatang.
"Saya imbau masyarakat untuk menolak money politic, jangan menggadaikan masa depan daerahnya demi uang ratusan ribu rupiah bahkan jutaan rupiah," kata Ketua Bawaslu RI Abhan Misbah usai Apel Siaga Panwaslu di Kendal, Minggu (24/6).
Di masyarakat, lanjut Abhan, harusnya ada gerakan menolak politik uang karena ini merupakan upaya mencerdaskan warga dalam berpolitik. Dalam Pilkada dan Pilgub serentak mendatang hendaknya warga pemilih untuk dapat memilih pemimpin terbaik dari para calon ysng ada.
Selama memasuki masa tenang hingga penghitungan suara, demikian Abhan Misbah, Panwas akan terus melakukan pengawasan ketat dari berbagai tindak pelanggaran pilkada dan pilgub seperti dilakukan sejak dari tahap awal pelaksanaan pemilu.
"Kita akan turunkan ribuan pengawas selama 24 jam penuh di setiap daerah di Indonesia," imbuhnya.
Ditanya tentang daerah rawan, Abhan mengatakan berdasarkan pemetaan ada beberapa provinsi yang mempunyai indeks kerawanan tinggi yakni Papua, Maluku dan Kalimantan Barat, sehingga khusus di provinsi tersebut dilakukan pencegahan penuh agar tidak terjadi pelanggaran.
"Pada wilayah itu kita melakukan pengawasan terhadap proses pemilu hingga 24 jam dan tentu dilakukan penanganannya berbeda dengan daerah lain dengan peningkatan pengawasan lebih maksimal," ujar Abhan Misbah. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved