Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PERHELATAN pilkada serentak pada 27 Juni mendatang dipastikan dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Itu dinyatakan pemerintah dalam rapat koordinasi khusus tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Jumat (22/6).
Rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam Wiranto, itu dihadiri sejumlah pimpinan lembaga terkait, seperti Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman, Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Wiranto mengemukakan, rapat dengan agenda kesiapan akhir pilkada serentak 2018 bertujuan membahas pelbagai hal yang sebelumnya dinilai masih ada kendala. "Sehingga pada pilkada nanti tidak ada masalah, baik penyelenggaraannya maupun pengamannya," katanya.
Dia mencontohkan persoalan pencairan anggaran dalam proses penyelenggaraan pesta demokrasi juga sudah rampung dibahas. Dia memastikan, anggaran tersebut sudah sampai ke daerah sebelum hari H. "Memang ada beberapa yang belum sampai, tetapi pada saat pilkada dilaksanakan anggaran sudah sampai. Itu tidak ada masalah," kata dia.
Selain itu, tambah dia, persoalan logistik yang sempat ditemukan adanya surat suara dan kotak suara rusak pun telah diatasi. Pemerintah melakukan produksi ulang dengan cepat, dihitung, serta dipastikan distribusi logistik tersebut berjalan lancar.
"Kesiapan IT sudah diperhitungkan untuk dapat mengcover kegiatan pilkada. Sangat membanggakan karena sistem IT ini dikendalikan anak bangsa dari berbagai perguruan tinggi yang menyumbangkan keahliannya."
Mengenai netralitas aparatur sipil negara (ASN), termasuk TNI dan Polri, imbuh Wiranto, juga dijamin pemerintah. Mereka diultimatum untuk tetap bersikap netral, tidak boleh berpihak pada paslon maupun partai politik tertentu.
Di sisi lain, terang dia, Polri dan TNI juga sudah menjalankan tugasnya untuk melakukan perencanaan yang akurat dan optimal guna menjaga pesta demokrasi bebas dari ancaman, aman, tertib, dan sukses. Aparat pun memastikan hal itu dengan menggelar kekuatan yang cukup untuk mengamankan daerah pemilihan.
"Kami memohon kepada masyarakat bahwa pilkada ini bukan milik pemerintah dan aparat melainkan milik rakyat. Dengan demikian tugas menyukseskan pemilu bukan hanya pemerintah saja, tapi tugas masyarakat. Tanpa kerja sama dari rakyat tak mungkin kita bisa berhasil untuk melaksanakan pemilu yang jujur dan adil," tandasnya. (Gol)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved