Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
PERHELATAN pilkada serentak pada 27 Juni mendatang dipastikan dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Itu dinyatakan pemerintah dalam rapat koordinasi khusus tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Jumat (22/6).
Rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam Wiranto, itu dihadiri sejumlah pimpinan lembaga terkait, seperti Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman, Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Wiranto mengemukakan, rapat dengan agenda kesiapan akhir pilkada serentak 2018 bertujuan membahas pelbagai hal yang sebelumnya dinilai masih ada kendala. "Sehingga pada pilkada nanti tidak ada masalah, baik penyelenggaraannya maupun pengamannya," katanya.
Dia mencontohkan persoalan pencairan anggaran dalam proses penyelenggaraan pesta demokrasi juga sudah rampung dibahas. Dia memastikan, anggaran tersebut sudah sampai ke daerah sebelum hari H. "Memang ada beberapa yang belum sampai, tetapi pada saat pilkada dilaksanakan anggaran sudah sampai. Itu tidak ada masalah," kata dia.
Selain itu, tambah dia, persoalan logistik yang sempat ditemukan adanya surat suara dan kotak suara rusak pun telah diatasi. Pemerintah melakukan produksi ulang dengan cepat, dihitung, serta dipastikan distribusi logistik tersebut berjalan lancar.
"Kesiapan IT sudah diperhitungkan untuk dapat mengcover kegiatan pilkada. Sangat membanggakan karena sistem IT ini dikendalikan anak bangsa dari berbagai perguruan tinggi yang menyumbangkan keahliannya."
Mengenai netralitas aparatur sipil negara (ASN), termasuk TNI dan Polri, imbuh Wiranto, juga dijamin pemerintah. Mereka diultimatum untuk tetap bersikap netral, tidak boleh berpihak pada paslon maupun partai politik tertentu.
Di sisi lain, terang dia, Polri dan TNI juga sudah menjalankan tugasnya untuk melakukan perencanaan yang akurat dan optimal guna menjaga pesta demokrasi bebas dari ancaman, aman, tertib, dan sukses. Aparat pun memastikan hal itu dengan menggelar kekuatan yang cukup untuk mengamankan daerah pemilihan.
"Kami memohon kepada masyarakat bahwa pilkada ini bukan milik pemerintah dan aparat melainkan milik rakyat. Dengan demikian tugas menyukseskan pemilu bukan hanya pemerintah saja, tapi tugas masyarakat. Tanpa kerja sama dari rakyat tak mungkin kita bisa berhasil untuk melaksanakan pemilu yang jujur dan adil," tandasnya. (Gol)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved