Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
PANITIA Pengawas Pemilu (Panwaslu) Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) bakal menggelar apel siaga pengawasan pada Jumat (23/6) besok atau saat dimulainya masa tenang. Ada 3.600 pengawas di tingkat kabupaten sampai tempat pemungutan suara (TPS) yang bakal melakukan patroli pengawasan pada saat hari tenang menjelang pencoblosan.
Ketua Panwaslu Banyumas Yon Daryono mengatakan apel akbar pengawasan sengaja digelar sebagai tindak lanjut dari agenda Bawaslu yang membuat patroli pengawasan dalam pilkada. Kebetulan Banyumas akan menggelar pemilihan bupati (Pilbup) dan ikut juga pemilihan gubernur (Pilgub), sehingga digelar apel akbar.
"Sebanyak 3.600 pengawas lebih di Banyumas akan dikumpulkan dalam apel akbar yang nantinya bakal melakukan patroli pengawasan pada saat hari tenang," jelas Yon, Kamis (21/6).
Menurutnya, para pengawas bakal berikrar untuk melawan politik uang, hoaks dan isu SARA. Selain itu, pengawas diminta untuk melakukan pengawalan pilkada yang bermartabat dan berintegritas.
"Yang paling utama adalah ikut menjaga NKRI, Pancasila dan UUD 1945 serta meneruskan cita-cita pendiri bangsa dalam proses demokrasi sampai titik darah penghabisan," tegasnya.
Ia meminta kepada seluruh jajaran pengawas untuk tetap menjaga integritas sebagai pengawas dan menjaga hak pilih rakyat agar bisa disalurkan.
"Para pengawas harus menjaga integritas serta menjamin hak politik rakyat agar dapat disalurkan," ujarnya. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved