Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PANITIA Pengawas Pemilu (Panwaslu) Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) bakal menggelar apel siaga pengawasan pada Jumat (23/6) besok atau saat dimulainya masa tenang. Ada 3.600 pengawas di tingkat kabupaten sampai tempat pemungutan suara (TPS) yang bakal melakukan patroli pengawasan pada saat hari tenang menjelang pencoblosan.
Ketua Panwaslu Banyumas Yon Daryono mengatakan apel akbar pengawasan sengaja digelar sebagai tindak lanjut dari agenda Bawaslu yang membuat patroli pengawasan dalam pilkada. Kebetulan Banyumas akan menggelar pemilihan bupati (Pilbup) dan ikut juga pemilihan gubernur (Pilgub), sehingga digelar apel akbar.
"Sebanyak 3.600 pengawas lebih di Banyumas akan dikumpulkan dalam apel akbar yang nantinya bakal melakukan patroli pengawasan pada saat hari tenang," jelas Yon, Kamis (21/6).
Menurutnya, para pengawas bakal berikrar untuk melawan politik uang, hoaks dan isu SARA. Selain itu, pengawas diminta untuk melakukan pengawalan pilkada yang bermartabat dan berintegritas.
"Yang paling utama adalah ikut menjaga NKRI, Pancasila dan UUD 1945 serta meneruskan cita-cita pendiri bangsa dalam proses demokrasi sampai titik darah penghabisan," tegasnya.
Ia meminta kepada seluruh jajaran pengawas untuk tetap menjaga integritas sebagai pengawas dan menjaga hak pilih rakyat agar bisa disalurkan.
"Para pengawas harus menjaga integritas serta menjamin hak politik rakyat agar dapat disalurkan," ujarnya. (OL-3)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved