Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Pol Hasanuddin. Hasanuddin yang baru menjabat Wakapolda Maluku 30 Januari 2018 ini dicopot karena diduga ikut bermain mendukung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Murad Ismail- Barnabas Orno (Baileo).
Polda Maluku menyerahkan pengusutan kasus ini ke Bawaslu Maluku.
Pencopotan Hasanuddin initertuang dalam Surat Telegram (ST) Kapolri Nomor: ST/1535/VI/KEP/2018 Tanggal 20 Juni 2018. Dalam ST Kapolri Hasanuddin dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri. Hasanuddin digantikan Brigjen Akhmad Wiyagus, Direktur Tipikor Bareskrim Polri.
"Kami sudah menerima Surat Telegram dari Mabes Polri terkait pergantian Pak Wakapolda Maluku sejak Rabu malam," kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Muhammad Roem Ohoirat dalam jumpa wartawan di ruang kerjanya, Kamis (21/6).
Pencopotan Wakapolda Maluku ini terjadi setelah ramai beredarnya rekaman suara dan foto arahan yang diduga Wakapolda dengan personel Polres Kepulauan Aru, Bhayangkari, Brimob BKO dan Pol Air di Aula Mapolres Aru, Senin (18/6). Dalam rekaman pertemuan tersebut, Wakapolda mengarahkan keluarga besar Bhayangkara Polres Kepulauan Aru memenangkan pasangan Baileo.
Calon Gubernur Murad adalah mantan Kepala Korps Brimob Polri dan pernah menjadi Kapolda Maluku.
Namun menurut Ohoirat pergantian jabatan Wakapolda Maluku itu merupakan hal yang normatif dan biasa. Di tubuh Polri dan kapan saja bisa terjadi untuk kepentingan organisasi. Ohoirat membantah pergantian itu terkait dugaan keterlibatan Wakapolda ikut mendukung pasangan Baileo di Pilgub Maluku 2018.
"Pergantian ini merupakanpertimbangan dari pimpinan untuk kepentingan organisasi. Jadi ini bukan karena kasus kemarin (Pertemuan di Polres Kepulauan Aru) tapi hal biasa di tubuh Polri. Kalau pergantian terkait keterlibatan beliau dalam kasus kemarin berarti beliau sendiri. Ttapi ini ada beberapa juga yang dimutasi," kata Ohoirat.
Ohoirat mengatakan jika terkait keterlibatan Wakapolda Maluku mengarahkan anggota Polres Kepulauan Aru, Brimob dan Pol Air serta ibu-ibu Bhayangkari mendukung Baileo, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu Maluku untuk mengusutnya. Polda Maluku akan mendukung langkah pengusutan dari Bawaslu Maluku.
"Terkait keterlibatan yang bersangkutan itu ranahnya Bawaslu, biarlah Bawaslu yang melakukan penyelidikan sampai terbukti dan tidaknya. Kami siap mendukung Bawaslu untukmengungkap kasus ini," kata Ohoirat.
Wakapolda sendiri tidak tampak di Mapolda Maluku. Tempat parkir mobil dinas Wakapolda kosong. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved