Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut empat, Dedi Mulyadi meminta tidak perlu ada pengerahan massa pendukung dari masing-masing pasangan calon pada acara debat publik putaran ketiga Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018 akan diselenggarakan di Sudirman Grand Ballroom, Jalan Jendral Sudirman, Kota Bandung pada Jumat (22/6).
"Saya sudah sarankan tidak perlu ada pengerahan pendukung paslon, cukup 50 atau 100 orang lah, saya sih sarankan ke KPU begitu," kata Dedi di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (21/6).
Bila perlu, kata dia, debat cukup dihadiri para pengamat saja dan tidak perlu mendatangkan tim penggembira atau 'tim hore' karena acara akan langsung diliput oleh stasiun televisi. Jadi, menurut Dedi, debat tidak boleh seperti nonton di stadion.
"Sehingga cukup para pengamat, wartawan, itu lebih asik, lebih indah, ini yang harus kita cermati. Karena yang nontonnya kan jutaan orang di luar gedung. Saya juga merasa aneh, kenapa debat ada pengarahan massa yang mungkin saja ada saling bertimbal antar pendukung," ucapnya.
Menurut dia, terlibatnya tim hore dalam acara debat kurang ada substansinya. Sebab, apapun yang sampaikan jagoannya, meskipun itu salah, tetap akan dibenarkan oleh pendukungnya.
"Sebaliknya, jika ada yang ngomongnya bagus dari kubu calon lain, tetap disalahin terus. Ini kan bukan pertandingan sepakbola, ini pertandingan intelektual," ujarnya.
Pada fase akhir debat publik ini, Dedi menyatakan tidak melakukan persiapan khusus. Bahkan dirinya mengaku bahwa selama ini tidak punya konsultan debat maupun panitia pengarah debat.
Dengan modal turun ke berbagai tempat dan menemukan berbagai problem sosial dan kemasyarakatan, hal itu sudah cukup merupakan bagian dari bahan debat.
"Saya tidak pernah ada referensi, ngalir saja. Siap bertanya, siap menjawab, siap menyampaikan pesan," tuturnya.
Dedi juga mendukung perubahan sistem debat kali ini yang meniadakan debat antarpasangan calon (head to head) karena pertimbangannya demi menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Karena dalam dua kali debat yang sudah dilaksanakan, malah yang ditanyakan calon kadang-kadang tidak ada relevansi dengan pembangunan.
"Karena kita juga sudah kita sampaikan visi dan gagasan sehingga masyarakat bisa mencerna dan memahami. Walaupun di putaran akhir debat ini banyak hal yang menurut saya menguras energi penonton, sebab menurut saya masih ada yang capek mudik, ada piala dunia juga," tambahnya. (OL-3)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved