Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN Republik Indonesia (Polri) mempunyai tugas yang diamanatkan negara dalam menjaga keamanan agar pelaksanaan Pemilihan kepala daerah serentak 2018 dapat berjalan aman dan kondusif.
Untuk itu, Polri pun terus berupaya menciptakan suasana kondusif. Salah satunya dengan mempertajam peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri di tengah-tengah masyarakat.
Bhabinkamtibas merupakan garda terdepan dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya apakah itu di pedesaan atau di perkotaan.
Jika disuruh memilih, tak banyak anggota Polisi yang memang ingin mengabdi di tengah-tengah masyarakat sebagai Bhabinkamtibmas. Para polisi kebanyakan lebih memilih satuan lain ketimbang Bhabinkamtibmas.
Namun sebagai Abdi Negara, Polisi dituntun harus siap menjalankan tugas di satuan manapun termasuk Bhabinkamtibmas. Tugas Bhabinkamtibmas tidak bisa di pandang remeh, peran mereka begitu besar karena langsung menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di pedesaan.
Agar pelaksanaan Pilkada di Bangka Belitung berjalan aman dan kondusif, Kepala Kepolisian daerah (Polda) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Brigadir Jendral (Brigjen) Syaiful Zachri mengumpul ratusan Bhabinkamtibas dalam Apel Tiga Pilar di Majid At-takwa Polda Babel.
"Kita sengaja kumpulkan Bhabinkamtibmas dalam Apel tiga pilar bersama Babinsa dari TNI dan Kades/Luras Pemerintahan," kata Kapolda, baru-baru ini.
Hal ini menurutnya di lakukan untuk memantapkan peran ketiga Pilar tersebut dalam menjaga susana Pilkada diBabel aman dan kondusif. Sebab menurut Kapolda Peran tiga pilar ini, dalam menjaga suasana Pilkada Aman dan Kondusif sangat penting, lantaran mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Bhabinkamtibmas ini peranya luar biasa di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai hal, makanya mereka di tuntut serba bisa," ujarnya.
Untuk itu, Kapolda meminta seluruh personel yang terlibat tidak main-main dengan amanah menjaga situasi yang aman dan kondusif.
"Jika tidak sanggup silakan mundur dari anggota Polri, TNI atau ASN ambil pensiun, karena ini amanah yang harus di jalankan," tegasnya.
Ia menambahkan selain menjaga keamanan pilkada dalam waktu dekat ini, pada 2019 situasi aman dan kondusif pun harus di wujudkan pada Pileg
dan Pilres.
"Tahun 2019, kita harus amankan Pilres dan Pileg ini juga amanah yang harus di jalankan, selain itu banyak lagi program-pogram pemerintah yang harus tetap di jaga keamanannya," ucap Kapolda.
Sementara, Bripka Tedi A. Salah satu Bhabinkamtibmas mengatakan tugas sebagai seorang Bhabinkamtibmas dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, menjadi seorang Bhabinkamtibmas memberikan banyak pelajaran.
"Di sini saya di tuntut serba bisa, saya berada di tengah masyarakat di berbagai kegiatan termaksut kegiatan keagamaan, bukan itu saja berbagai persoalan yang terjadi harus bisa di selesaikan," kata Tedi.
Hal ini menurut Tedi untuk menjaga agar suasana di masyarakat tetap aman dan kondusif sehingga tidak terjadi konfik sosial di tengah-tengah masyarakat. Apalagi saat menjelang Pilkada yang tinggal menghitung hari.
Di sisi lai,. Gubernur provinsi Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman Djohan mengatakan menjelang Pilkada tentu saja suhu politik mulai memanas, untuk itu perlu di sejukan dengan kegiatan seperti apel tiga pilar ini.
"Jelang Pilkada, Pileg dan Pilpres suhu politik kita mulai memanas, jadi harus disejukan. Saya apresiasi dengan kegiatan apel tiga pilar ini yang melibatkan Bhabinkamtibmas, Kades/Luras dan Babinsa ini, karena ini yang bisa menyejukannya," kata Erzaldi.
Erzaldi menyebutkan indeks kerawanan Babel termasuk daerah yang terendah di Indonesia. Kendati demikian, ia meminta semua pihak tidak terlena harus tetap waspada.
"Ttidak menutup kemungkinan Indek kerawanan kita rendah bisa tinggi, karena kita terlena, makanya jangan terlena," ucapnya. (OL-3)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved