NEWSTICKER

Curhat ke Chatbot AI Malah Bikin Depresi

Studi Ungkap Bahaya Makanan Ultra-Proses bagi Kesuburan Pria

Remaja Indonesia Mulai Dihantui Hipertensi

BPJS Kesehatan: Biaya Penyakit Kronis Rp50,2 Triliun

Gigi Berlubang Masalah Kesehatan Termasif CKG 2025

Polemik Pj Gubernur Jabar, Mendagri: Saya Siap Diberi Sanksi

Nur Aivanni

19/6/2018 15:20

Polemik Pj Gubernur Jabar, Mendagri: Saya Siap Diberi Sanksi — ()

PASCAPELANTIKAN Komjen M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, reaksi masyarakat yang tidak setuju pun terus bergulir. Bahkan, ada desakan agar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mundur dari jabatannya saat ini.

Menanggapi desakan mundur tersebut, Politikus PDI Perjuangan tersebut mengaku siap diberi sanksi oleh Presiden Joko Widodo bila memang dirinya melanggar peraturan perundang-undangan saat menunjuk Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.

"Kalau saya melanggar UU siap diberi sanksi oleh Bapak Presiden," tegas Tjahjo kepada Media Indonesia, Selasa (19/6).

Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan bahwa dirinya bertanggung jawab atas pengajuan nama Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar. Ia pun meyakini bahwa pengangkatan Iriawan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Tidak mungkin saya sebagai Mendagri, saya mengajukan nama untuk Keppres kalau melanggar UU dan Keppres keluar pasti ada telaahan tim hukum Setneg. Saran, pendapat, kritik saya terima. Yang penting saya tidak melanggar UU," tandasnya. (OL-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Dwi Tupani

Berita Lainnya

Korupsi Kepala Daerah: Biaya Politik Mahal dan Tata Kelola Rapuh Jadi Akar Masalah
21/1/2026 19:20
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Peluang Kemunculan Partai Baru Dinilai Sangat Tipis
20/1/2026 18:50
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Komisi II DPR RI Mulai Bahas Revisi UU Pemilu, Serap Masukan Para Pakar
20/1/2026 16:37
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Pilkada tak Langsung Tekan Politik Masih Perlu Didukung Data Ilmiah
19/1/2026 17:53
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
DPR dan Pemerintah Sepakat tak Masukkan UU Pilkada dalam Prolegnas 2026
19/1/2026 17:08
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
Dasco tak Yakin dengan Keamanan E-voting untuk Pilkada
19/1/2026 17:00
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.

LOAD MORE

Opini

Penertiban Kawasan Hutan Mengawali Kehancuran Sawit Indonesia?!Penertiban Kawasan Hutan Mengawali Kehancuran Sawit Indonesia?!
27/1/2026 05:10
Board of Peace, Gaza, dan Ujian Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia
27/1/2026 05:05
Empati di Balik Perundungan Peserta PPDS
27/1/2026 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Dingin Davos, Hangat Harapan: Prabowo-nomics dan Pembangunan Manusia
26/1/2026 05:00
Program Hospital Base: Nama Baru, Isi Lama
19/1/2026 05:00
Pilkada, Langsung Vs Perwakilan
12/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved