Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT Gubernur Jawa Barat (Jabar), Komjen Mochamad Iriawan menjawab tudingan terhadap dirinya ihwal jabatan barunya itu terhadap PIlkada Jabar yang akan datang. Ia menegaskan, tidak akan mencoreng karir yang telah dibangunnya sejauh ini.
"Saya sudah berdinas di Polri sejak 1984 dan sekarang saya hampir di penghujung karier saya. Apa mungkin saya mau mengorbankan dan menghancurkan karier saya di Polri. Sebagai putra daerah (Kuningan, Jabar) apa mungkin saya mencoreng muka saya sendiri di depan para sesepuh Jabar, dan rakyat Jabar?," kata Iriawan kepada Media Indonesia melalui sambungan telepon, Senin (18/6).
Ia menyampaikan hal itu menanggapi dugaan dan tuduhan bahwa ia tidak akan netral dalam Pilkada Jabar mendatang saat menjabat nanti.
"Bagaimana caranya saya tidak netral? Apakah dengan cara saya menggerakan komponen yang ada di Jabar untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu? Kalau itu saya lakukan, pasti akan bocor dan ramai. Sangat besar risikonya untuk jabatan dan karier saya," ujar Iriawan
Ia dilantik sebagai Penjabat Gubernur Jabar, Senin (18/6) pagi di Bandung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sebelum menjabat sementara sebagai Gubernur Jabar, Iriawan menjabat Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Iriawan mengingatkan, dirinya ditunjuk dan diangkat sebagai penjabat gubernur tentu sudah sesuai perundangan dan ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, Iriawan pun masih menyempatkan bersilaturahmi untuk meminta dukungan dan masukan dari para sesepuh Jabar. "Saya kan putera daerah, sudah sepantasnya saya menghormati para sesepuh Jabar," ucapnya.
Bagi Iriawan, penunjukkan formal dan legalitas negara harus dibarengi dukungan moral dan masukan lain dari para sesepuh. "Saya tahu undak usuk (tatakrama). Saya sudah sepantasnya tahu diri, mendengarkan dan belajar dari pengalaman mereka," tutur Iriawan. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved