Retak di Meja Halalbihalal

HALALBIHALAL semestinya menyejukkan dan maaf-maafan. Namun, tidak di Lebak. Di kabupaten di Provinsi Banten itu, panggung halalbihalal justru menjadi etalase konflik. Bupati dan wakil bupati, dua figur yang harusnya berjalan seiring seperti dua kaki dalam satu tubuh, malah berhadap-hadapan.

Kedua pemimpin itu bukan bersalaman lalu berpelukan sambil cipika cipiki. Keduanya malah memperlihatkan retakan yang selama ini disimpan meledak di ruang publik. Masyakarat akhirnya tahu bahwa orang nomor satu dan nomor dua di Lebak ternyata tak satu hati.

Insiden itu terjadi di Pendopo Kabupaten Lebak, Senin (30/3). Awalnya biasa saja. Dalam sambutannya, Bupati Hasbi Asyidiki Jayabaya memberikan arahan kepada aparatur sipil negara (ASN) untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, suasana mulai berubah ketika ia bicara soal wewenang jabatan wakil bupati.

Bupati bilang, Wabup Amir Hamzah sering menggelar pertemuan dengan kepala dinas. Padahal, sesuai dengan Pasal 66 UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN, wabup memiliki batasan dalam melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah. "Tidak boleh wakil bupati bermain-main dengan kepala dinas ke rumahnya. Masa Pasal 66 dituliskan, bila didelegasikan atau bupati berhalangan, hanya begitu tugas wakil bupati tuh," begitu katanya.

Belum cukup, Hasbi kemudian menceritakan masa lalu Amir Hamzah yang pernah menjadi narapidana kasus suap sengketa Pilkada 2013. Amir dinyatakan menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Ia divonis penjara 3 tahun 5 bulan pada 21 Desember 2015. "Uyuhan (masih mending) mantan napi jadi wakil bupati geh bersyukur."

Sontak, situasi memanas. Hati Amir terbakar. Ia langsung beranjak dari kursinya dan mencoba mendekati pak bupati. Beruntung sejumlah ASN sigap mencegah keributan lebih parah lagi. Amir lalu meninggalkan acara.

Siapa yang benar? Selepas acara, Bupati Hasbi berkilah bahwa pernyataan yang ia sampaikan merupakan bagian dari gaya komunikasi dan intonasinya. Ia menyebut status masa lalu Amir justru untuk menunjukkan prestasi karena bisa bangkit hingga menjabat wabup.

Amir kecewa berat dengan sikap bosnya. Menurutnya, forum kenegaraan punya etika dan fatsun yang wajib dijaga. Terlebih dalam suasana Lebaran yang seharusnya menyejukkan. Disebut mantan napi yang masih untung jadi wakil bupati ialah penghinaan pribadi.

Begitulah tingkah laku pemimpin di negeri ini. Memalukan? Jelas. Ironis? Pasti. Jangan lupa pula, kejadian serupa tak cuma di Lebak. Dalam kadar yang berbeda, konflik di antara pemimpin daerah terjadi di banyak daerah. Bolehlah kita sebut antara Gubernur Jawa Barat ketika itu Ridwan Kamil dan wakilnya, Uu Ruzhanul Ulum. Atau Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman di Sulawesi Selatan. Pun dengan Helmi Hasan-Dedy Wahyudi (Kota Bengkulu), Nina Agustina-Lucky Hakim (Kabupaten Indramayu), dan Gatot Puji Nugroho-Tengky Erry Nuradi (Sumatra Utara).

Konflik antara Bupati Hasbi dan Wabup Amir bukan sekadar beda pendapat di ruang rapat tertutup. Itu konflik terbuka di forum yang sarat simbol moral; saling memaafkan dan merajut kembali kebersamaan. Ketika panggung itu justru dipakai untuk mempertontonkan perselisihan, yang ambruk bukan cuma etika, melainkan juga wibawa kepemimpinan.

Rakyat Lebak jelas tak butuh tontonan seburuk itu. Mereka butuh jalan diperbaiki, layanan publik dibenahi, kemiskinan diatasi. Kalau status wabup sebagai mantan koruptor dipersoalkan lagi, yang terjadi bak pepatah menepuk air di dulang tepercik muka sendiri. Kenapa Hasbi mau berpasangan, padahal sedari awal paham betul ada noda dalam diri Amir? Kenapa rakyat tak juga pintar sehingga memilih bekas koruptor?

Seperti di banyak daerah yang pemimpinnya juga bermasalah, pilkada kiranya tak lebih dari hamparan meja transaksional. Tak sedikit dari mereka mesra saat pertandingan, lalu dingin, dan saling tikam setelah merengkuh kekuasaan. Saat kampanye, mereka seperti pasangan pengantin baru; serasi, kompak, bucin, satu hati penuh janji. Setelah pesta usai, yang tersisa ialah dua orang asing yang terpaksa tinggal di bawah satu atap.

Mengapa hal itu terjadi? Pertama barangkali karena koalisi dibangun sering bukan berbasis visi, melainkan transaksi. Tiket pencalonan dibayar dengan kompromi kepentingan. Selama tujuan bersama ialah menang, semua perbedaan ditahan. Begitu kemenangan didapat, kepentingan masing-masing diutamakan kendati harus sikut-sikutan.

Kedua, pembagian kekuasaan yang kabur. Wakil kerap merasa hanya dijadikan ban serep. Ada, tapi tak dipakai. Sementara itu, kepala daerah merasa sebagai pengemudi tunggal yang tak perlu berbagi setir. Karena itu, ketika komunikasi mampat, yang muncul bukan sinergi, melainkan rivalitas.

Ketiga, ambisi politik jangka panjang. Pilkada berikutnya sudah dibayangkan sejak menit pertama mereka menjabat. Karena itu, alih-alih menjadi mitra, kepala daerah dan wakilnya bisa menjadi kompetitor dini. Mereka bukan lagi satu tim, melainkan dua kandidat pencuri start.

Ada istilah koalisi elektoral semu. Persatuan hanya hidup di baliho dan panggung kampanye, tetapi mati begitu berhadapan dengan realitas kekuasaan. Konflik di Lebak ialah potret telanjang dari kegagalan membangun kepemimpinan yang matang, yang dewasa.

Sungguh menyedihkan. Rakyat diminta bersatu, tapi pemimpin mereka sibuk berseteru. Rakyat diminta menahan emosi, tapi elite mereka memamerkan amarah. Rakyat diminta percaya, sementara yang dipercaya saling meruntuhkan.

Pada akhirnya konflik seperti di Lebak bukan sekadar ihwal dua orang yang bertikai. Itu perihal kualitas demokrasi kita yang memang masih jauh dari berkualitas.