Bapak Aing dan Yai Min

KIRANYA tak ada kepala daerah di negeri ini yang bercitra baik sebaik Dedi Mulyadi. Sepertinya tak ada gubernur yang popularitasnya sedahsyat Gubernur Jawa Barat yang biasa disapa KDM, Bapak Aing, atau Demul itu. Terkenal, pekerja keras, merakyat, sangat disukai, amat baik hati, itulah deretan puja-puji untuk KDM selama ini.

KDM memang bukan gubernur sembarangan. Saban lembaga survei melakukan sigi, hasilnya luar biasa. Survei terkini yang dihelat Litbang Kompas, misalnya, menunjukkan 97,1% masyarakat menyukai Dedi Mulyadi. Hanya 2,1% yang tidak suka.

Angka serupa terlihat pada citra. Sebanyak 98,9% responden menilai citra KDM baik. Nyaris sempurna. Cuma 0,6% yang bilang buruk. Sungguh, tak ada gubernur, bahkan tak hanya di negeri ini, tapi barangkali juga di seluruh muka bumi, yang citranya sebaik Kang Dedi.

Dalam diri KDM sarat dengan yang baik-baik. Dukungan terhadapnya hampir menembus langit. Sebanyak 90% warga Jabar yakin dia menepati janji-janji kampanyenya. Jika benar, ini juga kabar baik. Sangat baik. Bukankah selama ini janji dan realisasi kerap berakhir talak? Bukankah pejabat biasanya identik dengan lirik 'kau yang berjanji, kau yang mengingkari'?

Itulah potret KDM yang direkam dalam survei pada 1-5 Juli 2025 dengan 400 responden di Provinsi Jabar. Potret yang bahkan lebih indah ketimbang hasil survei sebelumnya oleh Indikator Politik Indonesia pada 28 Mei 2025. Kala itu, tingkat kepuasaan publik menyentuh 94,7%.

Begitulah, KDM betul-betul minim cacat. Dia dianggap sebagai sosok yang ditunggu-tunggu di tengah krisis pemimpin yang bermutu. Tingkat kesukaan terhadap dirinya begitu tinggi. Tak cuma warga Jabar, figur Kang Dedi telah menembus batas wilayah negeri. Di banyak daerah, dia juga disukai, dijadikan pembanding untuk pemimpin setempat.

Sempurnakah KDM? Tentu tidak. Memang luar biasakah dia dalam bekerja? Founder Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut, hasil studi menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemimpin di Indonesia tak semata karena faktor teknokratik. Jangan langsung buru-buru mengambil kesimpulan bahwa faktor kinerja yang menyumbang, ada banyak variabel, termasuk emosi.

Apa pun, KDM ialah fenomena. Dia selalu kebanjiran like, tak banyak yang dikritik dan yang mengkritik. Di antara yang layak dikritik itu terkait dengan saga Yai Min dan Sahara. Drama itu bercerita tentang konflik antartetangga antara eks dosen UIN Maliki, Imam Muslimin dan Nurul Sahara. Keduanya ialah warga Joyogrand Kavling Depag Atas III, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

Lo, apa masalahnya dengan KDM?

Hal itu bermula dari kunjungan KDM ke tempat Yai Min dan Sahara pada Senin (6/10). Dia ditemani oleh Wakil Wali Kota Surabaya, Jatim, Armuji, yang juga aktif di medsos. Seperti biasa, kunjungan itu lalu diunggah ke media sosial. Seperti biasa pula, unggahan itu mendapat sambutan antusias dari netizen. Di akun Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel dengan 8,44 juta subscribers, hingga kemarin konten kunjungan itu ditonton 600 ribu lebih viewers.

Kata KDM, kedatangannya itu sebagai balasan atas kunjungan Yai Min ke rumah dinasnya di Bandung, dan Sahara ke rumah pribadinya di Subang. Saat itu, keduanya minta Pak Gubernur bertandang ke Malang. Cuma itukah? Rasanya tidak. KDM punya maksud lain, tujuan yang baik, yakni mencoba mendamaikan keduanya. Dia lalu memastikan hubungan antara Yai Mim dan Sahara sudah kembali harmonis. Sudah pada rukun.

Perseteruan Yai Mim dan Sahara memang bikin heboh, viral di medsos. Ini konflik lokal, tapi menasional. Siapa yang salah, tak perlulah kita menghakimi. Yang perlu dicermati, kenapa KDM sampai jauh-jauh pergi ke Malang untuk urusan itu.

Mendamaikan, merukunkan kembali warga yang berseteru, ialah perbuatan baik serta mulia. Akan tetapi, haruskah Gubernur Jawa Barat sampai turun tangan dalam masalah di Jawa Timur lalu dijadikan konten? Untuk apa? Pencitraan? Mudah-mudah tak demikian.

Setidaknya ada dua soal terkait dengan apa yang dilakukan KDM itu. Pertama, ada tudingan dia lompat pagar untuk mengurusi urusan daerah lain. Secara etika, itu tidak bagus. Hubungan antarpemimpin daerah bisa terganggu. Hal seperti itu pun pernah terjadi beberapa waktu silam ketika KDM bicara soal APBD Jakarta. Katanya, dia sanggup menggaji warga Jakarta Rp10 juta per kepala keluarga jika menjadi gubernur karena APBD 2025 mencapai Rp91,34 triliun.

Soal kedua, seolah di Jabar tak ada lagi pekerjaan sehingga harus cari pekerjaan di daerah lain. Harus kita katakan, sudah banyak yang dilakukan KDM. Tidak sedikit gebrakan Bapak Aing. Akan tetapi, harus kita tegaskan pula masih banyak permasalahan yang menunggu penyelesaian.

Hasil survei mengonfirmasi itu. Catatan paling serius ada pada lapangan kerja dan pengangguran dengan 67,2% responden menyatakan tidak puas. Isu kemiskinan tak jauh beda. Pun dengan penyediaan transportasi umum yang hanya 53,5% puas, sedangkan dalam pengelolaan sampah 58,8% masyarakat tak puas.

Mau data lain? Badan Pusat Statistik menyebut per Februari 2025, Jabar memimpin daftar tingkat pengangguran terbuka. Itu diperparah dengan korban PHK sepanjang tahun ini yang mayoritas ada di Jabar. Angka putus sekolah dasar di Jabar juga terbanyak.

Betul bahwa semua itu tinggalan pemimpin lama. Benar bahwa KDM belum juga genap setahun menjabat. Akan tetapi, sungguh naif jika ia dijadikan pembenaran untuk mengurusi urusan daerah lain padahal masih seabrek urusan di daerahnya.

Langkah KDM mendamaikan Yai Mim-Sahara, kalau boleh melansir kata Pramoedya Ananta Toer, baik, tapi belum tentu benar, juga belum tentu tepat. Kang Dedi lebih baik fokus ke masyarakat Jabar karena dia dipilih untuk memimpin Jabar. Bukan daerah lain, belum untuk Indonesia.