Ilmu Sosial

MASSACHUSETTS Institute of Technology tidak hanya dikenal sebagai penguruan tinggi teknologi terbaik di dunia, tetapi juga tempat dilahirkannya ilmu-ilmu dan hasil karya yang memperkaya kehidupan ini. Sejak berdiri pada 1861, dari tempat ini tercatat 95 karya besar yang mendapatkan hadiah Nobel.

Meski fokus pada sains dan teknologi, di MIT ada School of Humanities, Arts, and Social Science. Rektor MIT Rafael Reif mengatakan kemajuan teknologi dan sains harus disertai dengan pemahaman akan kompleksitas politik, budaya, juga ekonomi dunia.

Kita sering alpa untuk melakukan kajian ilmu sosial dalam mengeluarkan sebuah kebijakan publik. Akibatnya, sering kali kebijakan itu tidak efektif ketika kemudian dijalankan. Kalaupun dipaksakan untuk dijalankan, sering menimbulkan persoalan baru. Itulah yang dalam ilmu sosial disebut unintended consequences.

Contoh paling menarik ialah kebijakan publik untuk menjaga jarak (social distancing) guna memutus penyebaran virus korona. Orang diimbau untuk sebisa mungkin tidak pergi ke luar rumah. Kalaupun harus keluar rumah, diminta untuk menjauhi kerumunan.

Untuk membuat warga tidak keluar rumah, salah satu kebijakan yang ditempuh ialah membatasi angkutan umum. Rute bus Trans-Jakarta dikurangi, demikian pula dengan frekuensinya. Hal yang sama dilakukan untuk moda raya terpadu (MRT).

Apa yang lalu terjadi? Kemarin pagi kita melihat terjadinya penumpukan calon penumpang bus Trans-Jakarta ataupun MRT. Antrean calon penumpang mengular begitu panjang. Dengan jumlah angkutan publik yang terbatas, jumlah penumpang yang diangkut pun menjadi berdesakan.

Kebijakan untuk menjaga jarak pun akhirnya menjadi tidak efektif. Dengan berdesakan, justru potensi untuk penyebaran virus menjadi meningkat. Kalau tujuannya menjaga jarak, seharusnya jumlah penumpang untuk sekali perjalanan yang dibatasi. Oleh karena itu, langkah yang ditempuh bukan mengurangi frekuensi, justru seharusnya menambah frekuensi.

Kalau tujuannya melarang orang keluar rumah, jawabannya seharusnya pelarangan orang untuk keluar rumah. Pertanyaannya, apakah mungkin kita bisa melarang orang keluar rumah? Kalau orang dilarang keluar rumah, apakah aparat pemerintah kota mempunyai kemampuan untuk mengirimkan kebutuhan sehari-hari bagi seluruh warganya?

Di sinilah peran dalam ilmu sosiologi. Kebijakan publik itu harus berpijak pada realitas kehidupan warganya. Kita harus memahami kultur dari warga yang hidup di kota, tahu kehidupan dari warganya.

Pengalaman krisis multidimensi 1998 mengajarkan kepada kita bahwa 99% ekonomi negara ini bertumpu pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebagian besar dari warga ini bekerja di sektor informal. Petugas pertamanan yang menjaga keindahan taman-taman di Jakarta tidak semuanya pegawai pemerintah provinsi. Mereka yang memasang kabel listrik ataupun telepon belum tentu pegawai PLN atau Telkom. Mereka yang bekerja di ojek online bukan pegawai resmi Gojek ataupun Grab.

Mereka itu merupakan pegawai harian. Pendapatan mereka pun otomatis harian. Mereka tidak akan mempunyai pendapatan kalau tidak bekerja pada hari itu. Tidak usah heran, kalaupun pemerintah mengimbau orang untuk bekerja dari rumah, banyak orang yang tetap keluar rumah.
Para pedagang kaki lima, misalnya, tidak mungkin kita minta bekerja dari rumah. Mereka harus berada di tengah kerumuman orang untuk menghidupi keluarganya. Ketika pemerintah menutup tempat-tempat keramaian, mereka harus pindah agar keluarganya masih bisa makan.   

Cara pendekatan yang komprehensif itulah yang kita harapkan dilakukan pemerintah dalam memerangi virus korona sekarang ini. Sepanjang kita tidak menginjak ke bumi, kebijakan itu tidak akan efektif untuk dilaksanakan. Pelibatan ahli-ahli sosiologi itulah yang kita perlukan sekarang.
Termasuk dalam mengantisipasi kondisi negara ini ke depan. Apa yang perlu dilakukan dalam dua atau tiga bulan ke depan. Bagaimana warga bangsa ini masih punya harapan akan hari esok mereka.

Sekarang kita memang harus fokus pada kesehatan. Akan tetapi, jangan lupa bahwa ekonomi keluarga tetap harus juga diperhatikan. Pemerintah harus mempersiapkan kegiatan padat karya yang kelak bisa dilakukan terutama dari anggar­an pendapatan dan belanja negara ataupun kegiatan badan usaha milik negara.
Harus ada yang memikirkan bagaimana perut rakyat itu tidak sampai lapar.