Paradoks yang Absurd

ADA tiga urusan besar bangsa dan negara ini. Pertama, negara kompeten. Kedua, penegakan hukum kuat. Ketiga, warga kompeten.

Tanpa ketiga kualitas itu, demokrasi kita rawan diambrukkan dengan cara-cara inkonstitusional. Ditangkapnya tersangka makar pasca-Pilpres 2019 menunjukkan hal itu.

Kiranya benar penilaian bahwa demokrasi kita dalam stagnasi. Bila meletus huru-hara yang tidak terkendali, demokrasi berumur 20 tahun dapat habis seketika.

Untunglah kita punya negara kompeten. Negara kompeten itu terekspresikan melalui kerja KPU dan Bawaslu. Sekarang giliran MK menunjukkan bahwa negara kompeten menangani sengketa pemilu.

Sudah tentu negara kompeten terekspresikan dengan efektif melalui kerja Polri yang dibantu TNI sehingga keamanan dan ketertiban terjaga dan terkendali.

Negara kompeten bakal tergerogoti apabila tidak disertai dengan kuatnya penegakan hukum. Hukum kuat menghadapi siapa pun, apakah elite sipil yang menganggap dirinya tokoh berpengaruh ataupun jenderal purnawirawan yang dirinya berjasa bagi bangsa dan negara.

Orang-orang tersangka makar, sipil ataupun purnawirawan militer, cepatlah dibawa ke pengadilan. Selebihnya biarlah kekuasaan majelis hakim yang bebas dan merdeka memutus apakah mereka bersalah atau tidak. Apa pun keputusan hakim pengadilan, seperti juga apa pun keputusan hakim MK, kita sama-sama menghormatinya.

Demokrasi tentu juga tidak dapat tegak selamanya tanpa warga kompeten. Semakin baik kompetensi warga, semakin baik bagi demokrasi langsung ataupun perwakilan. Apa tanda-tandanya?

Warga kompeten ialah warga peduli seberapa baik institusi politik bekerja. Mereka ingin membuat institusi itu sebaik mungkin.

Tanda yang lain mereka tahu bagaimana melibatkan diri dalam perbincangan publik dengan sesama warga, sesama anak bangsa. Bahkan, membawanya ke ruang privat. Singkatnya, demokrasi dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari.

Keributan setelah Pilpres 2019 menunjukkan kompetensi warga belum mencerminkan predikat yang kita sandang sebagai negara demokratis terbesar berpenduduk muslim terbesar di dunia. Sejujurnya kompetensi warga masih buruk, bahkan diperburuk oleh elite yang sebetulnya paham benar apa itu 'keadaban politik', tetapi malah hendak merusaknya karena kalah dalam pilpres.

Hemat saya, diperlukan kerendahan hati sesama anak bangsa untuk mengakui bahwa untuk mempertahankan demokrasi langsung dalam pilpres di masa depan yang tidak terlalu jauh (2024), kita perlu bersama-sama meningkatkan kompetensi warga. Rasanya ini pekerjaan rumah amat berat. Untuk apa? Agar di satu pihak warga berlapang dada menerima kekalahan, di lain pihak warga berkemampuan memisahkan mana elite yang mengeruhkan, mana elite yang mencerahkan.

Kita menghadapi paradoks yang absurd, yaitu bagaimana menjadikan warga kompeten menyiangi elite, bahkan warga pula yang menyadarkan elite di ruang publik. Bukan sebaliknya. Dalam duka, kiranya bersinar harapan, kemarin mereka yang pernah bertarung berkumpul dan bertemu mengantarkan Ibu Ani Yudhoyono ke peristirahatannya yang terakhir. Bukankah publik dapat membayangkan betapa indahnya pertemuan elite itu seandainya ada Prabowo di situ?