Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai intervensi kekuasaan dan kekuatan partai politik tak berpengaruh besar dalam Pilkada Jakarta.
Dedi menjelaskan secara umum, Pilkada 2024 banyak catatan kurang baik, mulai dari kecurigaan publik adanya intervensi kekuasaan, dominasi Parpol hingga minimnya partisipasi pemilih. Di Jakarta, kata ia, tidak jauh berbeda, catatan buruk itu tetap ada.
"Meskipun memang belum tentu mereka yang dominan lakukan kecurangan mampu meraih kemenangan, Jakarta secara umum Pilkada berjalan normatif, tidak sepenuhnya demokratis, meskipun masih dapat dimaklumi kondisi di lapangan yang serba ada kekurangan. Tetapi, itu lumrah dalam kontestasi," kata Dedi kepada Media Indonesia, Minggu (8/12).
"Setidaknya, di Jakarta pemilihan dapat berlangsung dengan apa adanya, mereka yang terkesan memaksakan kehendak juga tidak dapat berbuat banyak, karena pemilih pada akhirnya yang menentukan," tambahnya.
Dedi mengatakan pihaknya menilai karakter pemilih Jakarta membuat intervensi tersebut tak terlalu berpengaruh dalam menentukan pilihan.
"Catatan IPO di Pilkada 2017, dan hasil survei pasca debat di Jakarta, ada kesan pemilih Jakarta memperhatikan gagasan dan nilai tambah dari tokoh yang diusung, meskipun endorsement tokoh juga diperhatikan, Jakarta termasuk yang paling kecil peluang politik uang pengaruhi pilihan, berbeda dengan wilayah lain. Sementara hal lain cenderung serupa," pungkasnya.
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno jadi pemenang Pilkada Jakarta 2024. Pramono-Rano mendapatkan suara sebanyak 2.183.239 suara, sementara paslon lainnya yakni nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (Rido) mendapatkan 1.718.160 suara, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana 459.230 suara. (J-2)
Intervensi dengan PKMK membantu mempercepat perbaikan berat badan dan tinggi badan anak.
Presiden Prabowo Subianto tengah memperkuat pola kekuasaan berbasis militerisasi dan resentralisasi negara melalui kebijakan ekspansi pertahanan dan intervensi militer di ruang sipil.
KPK masih melakukan pemeriksaan saksi untuk menetapkan tersangka dalam perkara tersebut
DATA statistik bukan sekadar angka, melainkan narasi yang membentuk persepsi dan arah kebijakan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus mengampanyekan zero new stunting.
Kejaksaan harus transparan dalam proses penegakan hukum dan tidak terdapat intervensi hukum dari kekuasaan demi kepentingan politik.
Hal itu diungkap Guru Besar Sosiologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Iim Halimatussadiyah. Dia menegaskan bahwa jarak adalah syarat moral dan politik bagi masyarakat sipil.
Presiden Prabowo Subianto ingin menunjukkan dia memiliki kendali penuh terhadap kekuasaan dengan melakukan reshuffle kabinet.
Puan mengatakan rumitnya menggunakan kekuasaan untuk membantu masyarakat harus dijalani.
Framing dalam pemberitaan bisa menentukan siapa yang tampil sebagai korban dan siapa yang terlihat bersalah, meskipun bukti belum ada.
PENGAMAT politik Ray Rangkuti sebut pola impunitas dalam penanganan kasus Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung.
KABAR penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka semakin menguatkan dugaan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tunduk pada kekuasaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved