Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Umum (Waketum) Partai Gema Bangsa Joko Kanigoro menyebut keputusan partai untuk mendukung Prabowo Subianto kembali maju pada Pilpres 2029 bukan pilihan pragmatis apalagi sekadar menumpang pada kekuasaan. Keputusan itu adalah keputusan politik yang sadar, keras dan penuh risiko, yaitu menempatkan Prabowo Subianto sebagai alat sejarah.
"Sebagai jalan transisi dan sebagai palu untuk menghantam struktur lama yang membuat Indonesia terus terjebak sebagai bangsa setengah merdeka," kata Joko dalam keterangannya (26/1).
Joko mengungkapkan Indonesia hari ini belum benar-benar mandiri dan berdaulat. Indonesja masih hidup dalam ekonomi yang dikendalikan oleh modal besar, tunduk pada kepentingan global, dan masih disandera oleh oligarki yang menyusup ke dalam negara.
Dalam konteks inilah, sambung Joko, Prabowo Subianto tidak boleh dibaca sebagai figur biasa. Meski dia bukan tujuan akhir, tapi dia adalah fase. Dia adalah alat transisi sejarah yang telah dibuktikan dengan segenap prestasi dalam menjalankan pemerintahannya hingga saat ini yang berpihak pada kepentingan rakyat dan membangkitkan kembali martabat bangsa dimata bangsa-bangsa lain.
"Dukungan pada Pilpres 2029 harus dipahami sebagai upaya merebut kembali negara dari tangan para pemilik modal, para perampok sumber daya dan para makelar kekuasaan," terangnya.
Periode 2029-2034, tambah Joko, harus dijadikan masa konsolidasi negara dengan memperkeras kedaulatan ekonomi, menegakkan kembali wibawa negara atas pasar dan memutus ketergantungan struktural pada asing dan oligarki domestik.
Karena itu, roadmap politik menuju Indonesia 2045 bukan roadmap basa-basi. Ini adalah roadmap pertarungan. Karenanya, dalam menjalankan roadmap politik Partai Gema Bangsa, Prabowo Subianto adalah satu-satunya figur yang diyakikini dan terbukti memiliki keberanian.
"Untuk diposisikan sebagai figur yang mampu memimpin fase penertiban, fase penataan ulang dan fase pemaksaan kehendak negara atas kepentingan pasar," tuturnya.
Dukungan terhadap Pabowo, jelas Joko, juga untuk menghindari spekulasi politik dalam menjalankan visi dan roadmap politik Partai Gema Bangsa. Karena jika gagal, maka pergantian pemerintahan hanya akan menjadi episode lain dari kekuasaan yang tidak mengubah apa-apa.
Selain itu, ditegaskannyaa, dukungan Partai Gema Bangsa terhadap Prabowo bukanlah dukungan buta dan jinak. Dukungan ini penuh syarat. Di bawah Pemerintahan Prabowo saat ini dan yang akan datang, negara harus lebih kuat dari oligarki, politik harus lebih berdaulat dari modal dan ekonomi harus kembali tunduk pada kepentingan nasional.
"Jika 2029 adalah pintu, maka Prabowo Subianto harus menjadi palu yang menghancurkan engsel lama. Jika 2045 adalah tujuan, maka hari ini adalah medan tempur penentu: apakah Indonesia akan berdiri sebagai bangsa mandiri atau selamanya menjadi republik yang dikelola tapi tidak pernah mandiri dan berdaulat," pungkas Joko Kanigoro.
Sebelumnya, Partai Gema Bangsa menyatakan dukungan itu dalam acara Deklarasi Nasional di JICC Jakarta, Sabtu 17 Januari 2026. (M-3)
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
Dalam dua pekan terakhir terdapat empat survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo berada pada kisaran 77,8% hingga 82%.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Menurutnya, di era pemilihan langsung saat ini seorang pemimpin eksekutif baik presiden maupun kepala daerah harus sadar terhadap konsekuensi reward and punishment dari publik.
Hal itu diungkap Guru Besar Sosiologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Iim Halimatussadiyah. Dia menegaskan bahwa jarak adalah syarat moral dan politik bagi masyarakat sipil.
Presiden Prabowo Subianto ingin menunjukkan dia memiliki kendali penuh terhadap kekuasaan dengan melakukan reshuffle kabinet.
Puan mengatakan rumitnya menggunakan kekuasaan untuk membantu masyarakat harus dijalani.
Framing dalam pemberitaan bisa menentukan siapa yang tampil sebagai korban dan siapa yang terlihat bersalah, meskipun bukti belum ada.
PENGAMAT politik Ray Rangkuti sebut pola impunitas dalam penanganan kasus Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved