Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENANGGAPI kondisi pascapelaksanaan pemungutan suara di seluruh daerah secara serentak (Pilkada), 27 November lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengapresiasi kondisi keamanan pascapilkada.
Menurutnya, secara teknis, kondisi keamanan sosial cukup terkendali. Secara teknis, kepemiluan juga tidak terlalu banyak masalah. Justru kemudian setelah seluruh pemungutan suara dilakukan, ia melihat keamanan sudah bisa diberikan nilai sangat baik.
Kondisi pilkada dikatakan sudah kondusif, kalaupun terjadi keributan hanya bersifat kriminal dan lebih pada ranah pribadi/personal.
Di sisi lain, masyarakat cukup dewasa dalam berdemokrasi sehingga keresahan sosial politik akibat pilkada belum terlihat sampai sekarang.
Karenanya, Kaka lebih melihat pada apa yang dibutuhkan saat ini yaitu pentingnya menjaga point election baik bagi penyelenggara pemilu maupun penyelenggara negara.
“Yang lebih penting, dalam pandangan kami, pascapemungutan suara ini, bagi kami melihat mereka dapat melakukan tugas-tugasnya secara profesional saja. Tentu saja, aparat negara sebagai support system bisa menjadi bagian dari itu. Sehingga saya melihat belum sampai pada imbauan tapi lebih pada apresiasi pemilu yang tidak bermasalah, justru kemanan bisa dinilai sudah sangat baik,” ungkap Kaka.
Bagi KIPP, pascapemungutan suara ini, pelaku dan penyelenggara pemilu harus dapat melakukan tugas-tugasnya secara professional. Tentu saja, aparat negara sebagai support system bisa menjadi bagian dari itu.
“Sepanjang aparat negara bisa meyakinkan bahwa proses pilkada berlangsung dengan cukup baik dan aparatur bisa bersikap netral, itu sudah cukup. Sehingga pesannya (adalah) menjaga saja apa yang sudah dimiliki,” pungkas Kaka. (Z-1)
Otorita IKN dan Komisi II DPR membahas percepatan pemindahan ASN, kesiapan infrastruktur, serta regulasi Pemdasus untuk memastikan Nusantara siap sebagai Ibu Kota Politik 2028.
Menurutnya, kebijakan itu justru bisa menimbulkan keresahan baru di publik. Kaka menegaskan, dokumen ijazah adalah informasi publik yang disyaratkan undang-undang.
Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Timur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, terus dilakukan.
MENTERI PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 80,82% dari target pembangunan tahap pertama.
Sekjen KIPP, Kaka Suminta, mengkritik pernyataan hakim konstitusi terkait ketidakpanggilan Presiden dalam sidang PHPU 2024.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Wali Kota Crans-Montana meminta maaf setelah terungkap Bar Le Constellation, lokasi kebakaran maut yang menewaskan 40 orang, tidak diaudit sejak 2019.
Apakah perjalanan Grab bisa direkam suaranya? Pertanyaan ini kerap muncul terkait keamanan, dokumentasi pribadi, hingga bukti jika terjadi hal tidak diinginka
Survei Gallup memang menjadi bukti bahwa Indonesia kompetitif dan aman bagi Warga Negara Asing (WNA), namun aspek perlindungan internal tetap harus dibenahi.
Penyesuaian yang dilakukan Washington dinilai sejalan dengan pandangan Rusia.
Analis Politik Senior dan Pendiri Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens mengapresiasi Polri yang menempati urutan ketiga terbaik di dunia berdasarkan penilaian WISPI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved