Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
ADA berbagai isu krusial yang harus ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jakarta ke depan, salah satunya kemacetan. Maka itu, siapa pun pemenang Pilkada Jakarta diminta untuk menyelesaikan masalah kemacetan di wilayah tersebut.
"Yang kira-kira harus diselesaikan, yang paling dirasakan ya macet lah ya. Itu kompleks banget," kata peneliti Charta Politika Nachrudin dalam program Crosscheck Medcom.id, Minggu (1/12).
Nachrudin mengatakan permasalahan kemacetan sebetulnya bisa diatasi secara cepat. Bisa dengan mengurangi penggunaan mobil pribadi dan menambah transportasi umum.
"Itu kan sangat lebih mungkin dibanding kita harus menangani banjir yang harus mengubah tata ruang kota dan lain sebagainya. Macet itu nomor satu (harus diselesaikan)," ujarnya.
Dia mengatakan, upaya mengatasi kemacetan itu sekaligus bisa mengurangi polusi udara. Sebab, salah satu faktor munculnya polusi udara adalah kemacetan dengan penggunaan mobil pribadi yang cukup tinggi.
"Nah, kayaknya itu (masalah macet) yang paling sebetulnya paling bisa direalisasikan. Lalu mengubah habbit masyarakat dari yang biasa pakai transportasi pribadi lalu kita pindahkan ke transportasi publik. Kayaknya yang paling masuk akal dan harus segera diselesaikan. Kalau itu berhasil, saya rasa sih baguslah ya," ungkap dia.
Kemacetan di Jakarta disebut juga akan mengurangi tingkat stres warga. Sebab, Jakarta adalah sentral dari seluruh masyarakat yang tinggal di daerah penyangga. Seperti Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi.
Founder Komisidotco Gianluigi Christoicov setuju masalah macet termasuk isu krusial yang perlu segera diatasi. Dia yang mengaku warga Bekasi paling malas dengan macet.
Dia bersyukur ada Tol Becakayu yang dapat memangkas jarak untuk sampai di kantor wilayah Kuningan, Jakarta Selatan. Gian masih enggan menggunakan Transjakarta karena masih terjebak macet.
"Kita lihat Trans-Jakarta umpel-umpelannya kayak gimana. Terus, dulu seingat kita Trans-Jakarta tuh kayak punya jalur sendiri, akan bebas dari kemacetan. Eh ternyata enggak sesempurna itu juga," katanya.
Belum lagi, kata Gian, ternyata ada beberapa jalur di Jalan Gatot Subroto, bus bisa melintas dari kanan ke kiri untuk belok ke daerah Senayan. Akibatnya, menimbulkan kemacetan. Apalagi, di depan Markas Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, hendak ke Senayan, jalan sempit dan bus yang melintas besar. Hal itu juga dinilai berpotensi kemacetan.
"Terus belum lagi yang dari bawah jembatan motor, itu kan numpuk di sana. Nah menurut gue itu harus diurai. Nah siapa pun yang bisa mengurai kemacetan itu akan diingat seumur hidup di Jakarta," terangnya.
Ke depan, dia berharap Jakarta yang sentral ini bisa memiliki transportasi yang memadai dan tepat waktu. Terpenting, jalurnya tidak digunakan oleh sepeda motor dan mobil. "Karena dengan alasan jalur utamanya macet. Sebenarnya kan enggak boleh ya, karena kan harusnya Trans-Jakarta bebas hambatan gitu ya," pungkasnya. (J-2)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan mengembalikan dana hibah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta senilai Rp355 miliar.
KOMISI Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.
HASIL Pilkada Jakarta 2024 tidak disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, Pramono Anung-Rano Karno ditetapkan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur terpilih.
Aris menjelaskan tugas tim transisi ialah melakukan berbagai kajian dan mengumpulkan berbagai informasi selama jeda waktu sampai dengan pelantikan.
Penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih akan mengundang semua peserta Pilkada Jakarta 2024 serta perwakilan partai politik.
Berdasarkan hasil rekapitulasi resmi KPU DKI Jakarta, pasangan nomor urut 03 ini berhasil memenangkan Pilkada dalam satu putaran dengan perolehan suara 50,7%.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Bina Marga untuk menertibkan seluruh pembangunan atau proyek galian yang menyebabkan kemacetan di Jakarta.
Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol.
Polda Metro Jaya mengungkap kemacetan parah yang terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu (28/5) disebabkan oleh tingginya volume kendaraan.
Integrasi jalan tol eksisting menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok dinilai merupakan solusi strategis untuk mengurai kemacetan di kawasan pusat distribusi logistik nasional tersebut.
Kemacetan disebabkan oleh kesalahan perencanaan operasi di salah satu terminal.
Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved