Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengungkap angka sementara tingkat partisipasi Pilkada 2024, yakni di bawah 70%. Menurut anggota sekaligus Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Mellaz, itu merupakan angka rata-rata secara nasional.
"Memang kalau kita lihat sekilas ya, dari gambaran secara umum, kurang lebih di bawah 70 persen. Secara nasional rata-rata," ujarnya di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (29/11).
Ia mengatakan, partisipasi pada pilkada biasanya memang selalu lebih rendah dibandingkan saat pemilu untuk memilih presiden-wakil presiden maupun anggota legislatif. Mellaz menyebut, angka pasti tingkat partisipasi itu masih harus menunggu hasil rekapitulasi resmi yang dilakukan jajaran KPU daerah secara berjenjang manual.
Bagi KPU, sambungnya, kurangnya partisipasi masyarakat mengikuti Pilkada 2024 bakal menjadi evaluasi tersendiri. Faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi itu antara lain alokasi tempat pemungutan suara (TPS), proses sosialisasi, maupun dinamika di daerah masing-masing.
"Kami di KPU tetap belum bisa memutuskan berapa tingkat partisipasinya, meskipun sebagian data-data kan sudah akan kita kumpulkan," ujar Mellaz.
"Apakah nanti akan jadi bagian evaluasi dan bagian evaluasinya sejauh mana, ya tentu nanti bagian evaluasi di penyelenggaraan kami, di jajaran penyelenggaraan kami," tandasnya.
Berdasarkan penghitungan Media Indonesia pada Sirekap, tingkat partisipasi Pilkada 2024 rata-rata nasional mencapai 68,16%. Provinsi DKI Jakarta memiliki partisipasi yang lebih rendah ketimbang rata-rata nasional, yakni 57,6%. Sementara, Sumatera Utara hanya mencapai 55,6%. Namun, angka itu masih sementara karena masih harus menunggu hasil rekapitulasi resmi secara manual berjenjang. (Tri/I-2)
BESARNYA biaya Pilkada dinilai bukan semata-mata persoalan sistem pemilihan langsung, melainkan dipicu oleh gaya hidup mewah penyelenggara pemilu.
Pelaksanaan kontrak pesawat jet, KPU RI mampu melakukan efisiensi pembayaran. Sebab, nilai kontrak awal pengadaan itu sebesar Rp65 miliar.
Jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Taufan Pawe menilai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) menandakan penyelenggara tidak profesional
Suhartoyo juga mendiskualifikasi Anggit Kurniawan sebagai calon wakil bupati Pasaman dalam Pilkada Kabupaten Pasaman.
Arya Fernandes mengatakan keterpilihan untuk gubernur dari kalangan perempuan hanya 5,4% sementara gubernur terpilih laki-laki 94,6%.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa sinergi ini penting untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik yang lebih baik.
Ia menegaskan, publik berhak mempertanyakan dasar moral dan rasionalitas DKPP dalam menjatuhkan sanksi yang begitu lunak.
Sekelompok pemuda yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD), menggelar aksi unjuk rasa dengan konsep teaterikal.
Perkara ini diadukan oleh Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna yang memberikan kuasa kepada Ibnu Syamsu Hidayat, Shaleh Al Ghifari, dan Kafin Muhmmad.
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
Pemerintah memastikan bahwa logistik dan administrasi sudah aman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved