Pilkada 2024 Terselenggara dalam Kelelahan Politik

PAKAR hukum pemilu sekaligus anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, mengatakan Pilkada 2024 terselenggara di tengah political fatigue alias kelelahan politik. Pasalnya, Pilkada 2024 digelar di tahun yang sama dengan Pemilu 2024 pada Februari lalu untuk memilih presiden-wakil presiden maupun anggota legislatif.

Dampaknya, konsolidasi politik partai belum bekerja secara maksimal guna menyiapkan kader mereka maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Itu terejawantah dari pencalonan kepala daerah yang dinilai Titi berupaya menduplikasi koalisi tingkat nasional. Padahal, hal tersebut justru mengakibatkan keterputusan aspirasi antara kehendak konstituen dan tokoh yang dicalonkan partai.

Sementara itu, masyarakat sebagai pemilih juga disebutnya masih lelah secara politik akibat Pemilu 2024 lalu. Meski menilai berjalan cukup baik, Titi mengatakan Pilkada 2024 masih diwarnai masalah khas yang terus berulang, misalnya pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, kesalahpahaman antara pemilih dan petugas KPPS, serta kebingungan untuk memilih pasangan calon karena tidak dikenal.

Baca juga : Kalah Quick Count, Ridwan Kamil: Pilgub akan Dua Putaran

"Akibatnya pemilih tidak optimal dalam mengakses dan mendapatkan informasi soal paslon dan rekam jejaknya. Karena tidak kenal, akhirnya jadi malas untuk menggunakan hak pilih," kata Titi kepada Media Indonesia, Rabu (27/11).

Titi memprediksi, animo pengguna hak pilih pada Pilkada 2024 tidak akan lebih baik dari pilkada edisi terakhir pada 2020 lalu di tengah pandemi covid-19. Ia juga menggarisbawahi bahwa narasi yang melingkupi Pilkada 2024 selama ini masih terkesan jawasentris dengan kontroversi yang terlalu berorientasi pada elite Jakarta.

"Saya mendengar cukup banyak pemilih yang menyuarakan Gercos atau gerakan coblos semua sebagai bentuk protest voting atas keputusan pencalonan oleh parpol yang jauh dari aspirasi mereka," pungkas Titi. (Tri/P-3)