Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana mengingatkan agar bantuan sosial (bansos) yang disalurkan oleh Kementerian Sosial tidak dimanfaatkan sebagai alat politik oleh oknum tertentu.
"Jangan sampai program-program yang pada intinya untuk mengentaskan kemiskinan itu dipakai kepada unsur politik, apalagi sekarang
Pilkada,"ujar Kariyasa dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Kompleks Parlemen,
Jakarta, Selasa (12/11).
Menurut dia, momentum pelaksanaan Pilkada berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos, agar oknum-oknum tertentu dapat memenangi Pilkada.
"Karena kita tahu sekarang lagi Pilkada sangat ramai-ramai, ujung-ujungnya kalau itu dikasih sembako dan sebagainya itu berpengaruh terhadap bagaimana memilih memimpin yang terbaik di masing-masing daerah, baik bupati, kemudian gubernur," tegasnya.
Kariyasa mengingatkan Kementerian Sosial (Kemensos) agar penyaluran bansos harus berdasarkan data yang dimiliki, bukan data-data dari tokoh politik tertentu.
Mensos Saifullah Yusuf sempat mengatakan bahwa integrasi data tunggal terpadu terkait penerima bantuan sosial (bansos) menjadi solusi untuk mengurangi bias penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Mensos mengakui usulan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi rujukan untuk penyaluran berbagai bansos dari Kemensos bias, antara data di dalam sistem dengan informasi di lapangan, mengingat usulan data tersebut datang dari bermacam latar belakang. (Ant/H-3)
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko mengatakan bahwa keputusan penundaan bantuan sosial (bansos) hingga Pilkada 2024 selesai dilakukan perlu dipertimbangkan.
Dalam rapat kerja Kemensos bersama dengan Komisi VIII DPR RI, Mensos Tri Rismaharini mengaku tidak dilibatkan pembagian bansos. Kemensos salurkan Rp78 triliun dari Rp497 triliun perlinsos
Cek bansos Kemensos 2025 mudah! Panduan lengkap cara cek status penerima, syarat, dan jenis bantuan. Jangan lewatkan kesempatan dapatkan bansos! Klik di sini!
Ingin tahu apakah Anda terdaftar sebagai penerima PKH 2025? Berikut cara cek NIK KTP penerima bansos PKH secara online lewat situs dan aplikasi resmi Kemensos.
Mensos mengimbau masyarakat yang masih usia produktif untuk lepas dari program bantuan sosial dan beralih ke berbagai program lain yang disediakan oleh pemerintah.
Data tunggal tersebut nantinya bersifat dinamis, sebab akan ada penduduk yang wafat, pindah tempat, dan lainnya.
Menurut Gus Ipul, pihaknya akan mengikuti aturan yang diberlakukan untuk mendukung terciptanya kondusivitas jelang pilkada serentak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved