Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 memiliki kemungkinan berjalan hanya satu putaran saja, yakni jika pasangan calon memperoleh 50% plus 1 suara. Namun, ada tiga faktor penentu yang mesti dikapitalisasi oleh masing-masing pasangan calon.
Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto memaparkannya dalam diskusi bertajuk Pilkada Jakarta Menuju Satu Putaran yang digelar Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) di Jakarta, Selasa (12/11).
Menurut Arif, ketiga faktor itu adalah pasangan calon itu sendiri, dukungan partai politik, dan pengaruh politik nasional. Ia mengatakan, perhatian publik bakal lebih diarahkan kepada kontestan yang bertanding pada dua minggu ke depan, termasuk pada debat ketiga yang akan digelar Minggu (17/11) mendatang.
Arif mengingatkan, jelang hari pemungutan suara pada Rabu (27/11), kesalahan dalam berbicara yang keluar dari mulut seorang kandidat dapat berakibat fatal. Itu, sambungnya, pernah dialami Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI Jakarta 2017 silam yang berubah menjadi politik kebencian di tengah masyarakat.
Baginya, blunder justru rentan dilakukan oleh calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil maupun calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno. Keduanya dinilai lebih sering berbicara ketimbang cagub maupun cawagub lainnya.
Di sisi lain, cagub nomor urut 3 Pramono Anung yang dinilai tidak terlalu talkative alias banyak bicara justru disebutnya lemah dalam menonjolkan gaya atau signature politik. "Pramono selama ini lebih banyak bermain di dapur pemerintahan. Saya pikir dengan mengubah style akan mengubah keuntungan," ujar Arif.
Dari faktor partai pendukung, Arif mengatakan adanya ketimpangan antara pasangan Bang Emil-Suswono dan Pramono-Rano. Pasalnya, Bang Emil-Suswono didukung oleh mayoritas partai politik lewat Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, sedangkan Pramono-Rano hanya diusung PDI-Perjuangan.
Namun, Arif berpendapat dukungan yang minim terhadap Pramono-Rano justru lebih mudah dikoordinasikan. Terlebih, belakangan ini konsolidasi partai pendukung Bang Emil-Suswono dipertanyakan. Arif menyebut, hanya PKS saja yang praktis berjuang sendirian memperjuangkan Bang Emil-Suswono.
Sementara itu, pengaruh politik nasional yang juga sangat memengaruhi konstelasi di Jakarta. Arif mengatakan, kondisi politik saat ini memang masih dalam suasana bulan madu setelah Presiden Prabowo Subianto dilantik. Kendati demikian, ia tidak memungkiri potensi gebrakan politik yang bakal terjadi dalam waktu dekat.
"Siapa pun yang bisa mengkapitalisasi itu, dia punya peluang lebih baik untuk melampaui 50% suara," tandas Arif. (Tri/I-2)
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai masih ada waktu untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas dari Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
JURU bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Chico Hakim menuturkan masih mencermati duet Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk maju di Pilkada DKI Jakarta.
PKB memprediksi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 hanya diikuti dua pasangan calon (paslon). PKB menunggu survei pamungkas untuk mengumumkan rekomendasi kepada Anies Baswedan.
PARTAI NasDem merespons peluang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menjadi lawan Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
Pak Ahok dan Pak Anies kalau dipertandingkan sepak bola, itu semacam El Clasico. Bukan sekedar rematch tetapi El Clasico. Ditunggu-tunggu banyak orang.
PDI Perjuangan merespons peluang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali menjadi lawan Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur Pilgub DKI Jakarta 2024.
Sejumlah warga mengeluhkan karena data Nomor Induk Keluarga (NIK) di Kartu Tanda Penduduk (KTP) diduga dicatut sepihak untuk mendukung pasangan Dharma-Kun.
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat melihat adanya skenario menghadirkan calon independen untuk melawan calon tunggal dalam pilkada di beberapa daerah.
KPU perlu menjelaskan pemenuhan syarat pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur jalur perseorangan Jakarta Dharma Pongrekun-Kun Wardana secara transparan.
Polisi mempersilakan warga yang merasa dirugikan untuk melapor terkait dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP untuk mendukung calon independen pada Pilkada Jakarta.
Ketua DPR Puan Maharani buka suara terkait NIK KTP warga Jakarta yang didua dicatut untuk mendukung calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana (Dharma-Kun).
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan Nomor Indik Kependudukan (NIK) yang dicatut untuk mendukung calon tertentu berbahaya bagi legitimasi Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved