Penjabat Bupati Sampang Diminta Proses Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

SUASANA politik di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, dinilai semakin tegang menjelang Pilkada 2024. Apalagi, Sampang masuk dalam tiga besar zona merah di provinsi tersebut.

Status zona merah yang telah ditetapkan oleh aparat keamanan menunjukkan bahwa daerah itu memiliki risiko tinggi dalam beberapa hal, seperti konflik, kecurangan, serta potensi pelanggaran dalam proses pilkada.

Namun, di tengah situasi tersebut, kinerja Penjabat (Pj) Bupati Sampang Rudy Arifianto justru mengudang pertanyaan lantaran diduga kurang berperan aktif. Hal itu disampaikan Nurhasan, Ketua Forsa Hebat dalam keterangannya, Rabu (6/11).

Baca juga : PDIP Temukan 386 Kasus Pelanggaran ASN dan Kepala Desa di Pilkada Jateng

Menurut dia, banyak masalah di lapangan, termasuk dugaan pelanggaran oleh ASN terkait pilkada yang butuh tindakan tegas dari pimpinan. Rudy Arifianto yang sudah menjabat hampir satu tahun diingatkan untuk segera melakukan upaya nyata membenahi Sampang.

Kondisi ini memuncak pada Rabu (6/11), saat Nurhasan dan sejumlah warga menggelar audiensi di Kantor Bupati Sampang. Mereka datang dengan harapan bertemu Rudy untuk menyampaikan keluhan dan desakan perubahan. Namun, Rudy justru tidak hadir dalam pertemuan itu.

Sebagai bentuk protes, sejumlah orang di sana menyegel pintu masuk Kantor Penjabat Bupati. Tindakan ini untuk menggambarkan kekecewaan masyarakat atas kepemimpinan Rudy yang dianggap tidak responsif terhadap situasi daerah.

Baca juga : Diduga Langgar Netralitas ASN, Kadis Pemuda Kota Sukabumi Disanksi Moral dan Etika

“Akibat kepemimpinannya yang lemah, nama Sampang jadi tercoreng dan kini masuk daftar zona merah. Oleh karena itu, kami segel kantornya sebagai bentuk kekecewaan,” ucap Nurhasan.

Dia menambahkan, berbagai konflik dan pelanggaran di Sampang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh Penjabat Bupati. Ia juga menyoroti pentingnya tindakan tegas agar stabilitas daerah tetap terjaga. Kini, masyarakat menanti langkah konkret kepala daerah untuk menjawab berbagai kritikan dan tuntutan tersebut. (J-2)