Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
PARA kepala desa (kades) berlarian saat digerebek oleh Bawaslu Pengawas Pemilu (Bawaslu) di sebuah hotel mewah di Kota Lumpia itu.
Diduga kuat, pertemuan tersebut dilakukan guna menggalang suara untuk mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah di Pemilu Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah.
Pemantauan Media Indonesia, Jumat (25/10), Pilgub Jawa Tengah kian panas. Mobilisasi kepala desa untuk mendukung salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah semakin masif. Penggrebekan dilakukan Bawaslu juga terus berlangsung di sejumlah daerah dan menjadi sorotan terhadap pelanggaran netralitas.
Penggerebekan di sebuah hotel mewah di Kota Semarang ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya penggerebekan juga dilakukan terhadap pertemuan kades se-Kabupaten Kendal yang diduga untuk mendukung salah satu paslon di Pilgub Jawa Tengah.
"Kita bersama 11 personel mendatangi pertemuan kepala desa dari berbagai daerah itu Rabu (23/10), sekitar pukul 21.00 WIB. Begitu kita gerebek, pertemuan langsung bubar," kata Ketua Bawaslu Kota Semarang Arief Rachman, Jumat (25/10).
Penggerebekan dilakukan pada pertemuan kepala desa itu, ungkap Arief, berawal adanya informasi yang masuk ke Bawaslu Kota Semarang, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pemantauan. Kemudian, di salah satu hotel berbintang di Kota Semarang terdapat pertemuan kades tersebut.
Namun, ketika petugas Bawaslu sampai di lokasi, lanjut Arief, pertemuan kades yang sedang berlangsung tiba-tiba bubar dan puluhan aparat desa tersebut langsung keluar ruangan. "Kita sempat mencegat beberapa kepala desa untuk meminta keterangan pertemuan itu," tambahnya.
Berdasarkan keterangan diperoleh petugas Bawaslu, menurut Arief, pertemuan itu digelar diduga untuk penggalangan dukungan terhadap salah satu paslon di Pilgub Jawa Tengah. Mereka merupakan aparat desa dari berbagai daerah di Jawa Tengah.
Masih menurut pengakuan dihimpun, aparat desa itu datang dari berbagai daerah seperti Pati, Rembang, Blora, Sukoharjo, Sragen, Kebumen, Purworejo, Klaten, Wonogiri, Cilacap, Brebes, Pemalang, Kendal, Demak, dan Semarang. "Ada 90 tempat duduk tersedia, setiap desa mengirim utusan kepala desa dan sekretaris desa," ujarnya.
Dalam keterangan lainnya, Arief mengatakan sejumlah kepala desa yang hadir mengeklaim kegiatan tersebut merupakan silaturahmi dan konsolidasi organisasi Paguyuban Kepala Desa (PKD) se-Jawa Tengah dengan mengusung slogan Satu Komando Bersama Sampai Akhir. Namun, Bawaslu Semarang tak lantas percaya dengan alasan itu. Selanjutnya, Bawaslu Semarang akan berkoordinasi dengan Bawaslu Jawa Tengah untuk dikakukan pendalaman.
"Ini merupakan penggrebekan kedua di Kota Semarang, sebelumnya pertemuan kepala desa se-Kabupaten Kendal pada Kamis (17/10) di gelar di Semarang Barat dengan peserta capai 200 orang," tutur Arief Rahman. (AS/J-3)
CALON gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa menilai Bawaslu telah telah bekerja secara profesional dalam menangani berbagai kasus dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pilkada Jateng 2024.
ADA aroma dugaan pelanggaran kampanye berupa mobilisasi kepala desa (kades) di balik pertemuan kades se-Jawa Tengah yang digerebek oleh Bawaslu sejumlah daerah pekan lalu.
DUA calon wakil gubernur Jawa Tengah baik, nomor urut 1 maupun 2 saling membantah telah memobilisasi kepala desa untuk memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah.
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ronny B. Talapessy, menyebut ada tanda-tanda intervensi dari penegak hukum di jalannya Pilkada Jawa Tengah (Jateng).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved