PDIP Sebut Ada Intervensi Penegak Hukum di Pilkada Jawa Tengah

KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ronny B. Talapessy, menyebut ada tanda-tanda intervensi dari penegak hukum di jalannya Pilkada Jawa Tengah (Jateng). Ronny mengebut kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) bisa dilihat dari adanya pengerahan atau mobilisasi kades  atau kepala desa untuk mendukung salah satu paslon di Pilgub Jateng.

"Kami menemukan dugaan adanya kecurangan karena adanya intervensi kekuasaan yang tidak lagi menghiraukan aturan. Kecurangan mirip saat Pilpres terjadi di Pilkada. Terjadinya TSM ini terjadi secara masif di hampir seluruh daerah di Jateng," ujar Ronny di Semarang, Sabtu (26/10).

Pihaknya mengaku sudah banyak menemukan bukti adanya pengerahan kades di berbagai wilayah seperti Pemalang, Semarang, Jepara, Kendal, Banyumas dan Pekalongan. Mobilisasi itu diduga dilakukan dengan cara intimidasi.

Baca juga : Silaturahmi dan Konsolidasi jadi Modus Mobilisasi Kepala Desa di Pilkada Jateng

"Dugaannya ini kan dicoba untuk memanfaatkan kepala desa yang minim terhadap pengetahuan hukum. Sekali lagi jangan menggunakan hukum untuk kepentingan politik, untuk mengintimidasi," tegas dia.

Ia menegaskan bila intimidasi terhadap kepala desa tetap terjadi, dirinya akan melapor ke pihak berwenang.

"Kami juga akan laporkan kepada Propam Mabes Polri, dan juga kita akan menggugat secara perdata perbuatan melawan hukum pada oknum-oknum yang mengintimidasi kepala desa atau pendukung Andika-Hendi," tegas dia.

Untuk itu, ia juga meminta para kepala desa untuk tidak takut ketika mendapatkan intimidasi. Pihaknya siap mengawal dan mendampingi kepala desa yang mendapat intimidasi itu. (Z-9)