Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
ADA aroma dugaan pelanggaran kampanye berupa mobilisasi kepala desa (kades) di balik pertemuan kades se-Jawa Tengah yang digerebek oleh Bawaslu sejumlah daerah pekan lalu.
Pengamat politik Joko Purnomo menyebut, hal ini sudah menjadi bola panas yang diperbincangkan masyarakat. Untuk itu, masyarakat serta pasangan calon (paslon) kepala daerah turut menanti ketegasan Bawaslu dan Gakumdu untuk menangani hal ini.
"Kuncinya untuk membongkar siapa pemobilisasi kepala desa di pilkada tersebut ada pada Bawaslu dan Gakumdu," kata Joko, Minggu (27/10).
Sementara itu, calon wakil gubernur Jawa Tengah Hendar Prihadi membantah memobilisasi kepala desa untuk memenangkan Pilgub Jawa Tengah. Ia pun menduga ada aktor politik di balik aktivitas ini. Terlebih, pertemuan kades-kades tersebut berlangsung di hotel mewah.
Mobilisasi kepala desa yang terjadi belakangan ini juga marak dan masif di sejumlah daerah seperti Semarang, Kendal, Pemalang, Boyolali, Banyumas dan lainnya.
"Menurut saya ada yang mendesain, nanti tanya ke bagian hukum kita ya," tambahnya. (AS/J-3)
CALON gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa menilai Bawaslu telah telah bekerja secara profesional dalam menangani berbagai kasus dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pilkada Jateng 2024.
DUA calon wakil gubernur Jawa Tengah baik, nomor urut 1 maupun 2 saling membantah telah memobilisasi kepala desa untuk memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah.
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ronny B. Talapessy, menyebut ada tanda-tanda intervensi dari penegak hukum di jalannya Pilkada Jawa Tengah (Jateng).
Diduga kuat, pertemuan tersebut dilakukan guna menggalang suara untuk mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah di Pemilu Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved