Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Laksamana Purnawirawan Sumardjono mempersilahkan anggota memilih dan mendukung calon kepala daerah sesuai keinginan masing-masing.
Hal itu di sampaikannya usai Musda ke V HNSI Babel dan melantik Ridwan sebagai Ketua DPD HNSI Provinsi Bangka Belitung (Babel) di Hotel ST 12 Sungailiat Bangka, Selasa (15/10).
Ia mengatakan HNSI bukanlah organisasi politik. Untuk itu dirinya tidak akan ikut campur terhadap pilihan politik dalam Pilkada anggota HNSI di seluruh daerah. "HNSI ini organisasi masa bukan organisasi politik jadi tidak akan mencapuri urusan politik," Kata Sumardjono.
Untuk itu di pemilihan kepala daerah serentak tahun ini, dirinya selaku Ketua Umum HNSI mempersilahkan seluruh anggota HNSI menetapkan dukungannya sesuai pilihan yang masing-masing,
"Saya menghormati keputusan masing-masing anggota, silahkan tentukan dukungan dan pilihan cakada sesuai hati nurani masing-masing," tegasnya.
Ia menambabkan HNSI Babel yang baru dilantik untuk dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin khusus membantu para nelayan.
Selain itu, dirinya mendukung ketahanan pangan melalui konsumsi ikan untuk menambah kecerdasan otak serta meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat dengan memacu budidaya ikan. (N-2).
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved