Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Laksamana Purnawirawan Sumardjono mempersilahkan anggota memilih dan mendukung calon kepala daerah sesuai keinginan masing-masing.
Hal itu di sampaikannya usai Musda ke V HNSI Babel dan melantik Ridwan sebagai Ketua DPD HNSI Provinsi Bangka Belitung (Babel) di Hotel ST 12 Sungailiat Bangka, Selasa (15/10).
Ia mengatakan HNSI bukanlah organisasi politik. Untuk itu dirinya tidak akan ikut campur terhadap pilihan politik dalam Pilkada anggota HNSI di seluruh daerah. "HNSI ini organisasi masa bukan organisasi politik jadi tidak akan mencapuri urusan politik," Kata Sumardjono.
Untuk itu di pemilihan kepala daerah serentak tahun ini, dirinya selaku Ketua Umum HNSI mempersilahkan seluruh anggota HNSI menetapkan dukungannya sesuai pilihan yang masing-masing,
"Saya menghormati keputusan masing-masing anggota, silahkan tentukan dukungan dan pilihan cakada sesuai hati nurani masing-masing," tegasnya.
Ia menambabkan HNSI Babel yang baru dilantik untuk dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin khusus membantu para nelayan.
Selain itu, dirinya mendukung ketahanan pangan melalui konsumsi ikan untuk menambah kecerdasan otak serta meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat dengan memacu budidaya ikan. (N-2).
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved