Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem, Golkar, dan PSI resmi mendeklarasikan Sendi Fardiansyah berpasangan dengan Melli Darsa untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024. Deklarasi digelar di Coger Kujang Bogor, di Jalan Bincarung, Tanah Sareal, Kota Bogor, Kamis (29/8).
Sendi Fardiansyah, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi, resmi menjadi Calon Wali Kota Bogor. Melli Darsa, pengacara internasional yang merupakan fungsionaris Golkar, menjadi Wakil Wali Kota Bogor.
"Di antara puluhan orang yang ingin mencalonkan diri jadi wali kota dan wakil wali kota Bogor, saya dan Teh Meli diberikan amanah dari tiga partai yang sudah hadir," ungkap Sendi dalam orasinya.
Baca juga : Keputusan MK Ubah Total Eskalasi Politik di Kabupaten Bogor
Diakuinya, dalam sepekan lalu, dirinya masih dalam kondisi ragu (galau) apakah jadi maju atau tidak. Namun kemudian di awal Partai Nasdem datang dan memberikan rekomendasinya.
"Awalnya dapat Nasdem, yang kedua dapat PSI. Tiba-tiba dapat Golkar. Inilah Allah mudahkan jalannya. Saya berharap semua partai kolaisi, relawan pendukung, buruh siap berjuang keras. Siap memenangkan Kang Sendi dan Teh Melli," ungkap Sendi.
Hadir dalam deklarasi itu, Ketua DPD Nasdem Mochamad Benninu Agroebie, Ketua DPC PSI Sugeng Teguh Santoso, Ketua DPD Golkar Rusli Prihatevy, dan kader-kadernya serta relawan.
"Insya Allah dengan pertemuan yang singkat ini, kami menemukan kesamaan perjuangkan Kota Bogor yang lebih baik lagi, yang lebih happy lagi,"kata Sendi.
Sendi mengatakan dirinya dan pasangannya ialah asli Bogor dan sudah saatnya kini kembali dan mengabdi untuk kemajuan Kota Bogor. "Saya lahir dan besar di Bojong Neros, Paledang. Teh Melli di Bogor dulu, orangtuanya di Sempur, sekarang di Al gozali. Kami punya ikatan emosional," tutur Sendi.
Sendi sendiri melepaskan kariernya sebagai aparatur sipil negara (ASN) dan Melli juga melepaskan statusnya sebagai pengacara internasionalnya. "Teh Melli ke mana-mana sampai S2 di Harvard, bagian dari perjuangan, bagaimana menempuh pendidikan. Namun, hari ini saya dan Teh Melli kembali ke Bogor. Saya menanggalkan status ASN untuk mengabdi Kota Bogor," tutupnya.
Sendi Fardiansyah dan Melli Darsa resmi mendaftarkan diri ke KPU Kota Bogor pada Kamis (29/8) siang. Pasangan yang diusung oleh koalisi Partai Golkar, NasDem, dan PSI, diarak oleh ratusan massa pendukung dan relawan yang memadati lokasi Coger Kujang, sebelum melakukan pawai menuju kantor KPU Kota Bogor.
"Alhamdulillah, akhirnya hari ini saya bersama Teh Melli (Melli Darsa) bisa melakukan pendaftaran ke KPU Kota Bogor. Insya Allah ikhtiar ini semua demi kemajuan dan kemaslahatan warga Kota Bogor ke depan," ujar Sendi.
Sendi juga meminta doa restu dan dukungan warga masyarakat Kota Bogor, agar rangkaian proses pencalonan di Pilkada ke depan dapat berjalan dengan lancar. "Saya dan Teh Meli mohon doa restu dari warga masyarakat Kota Bogor, agar semua proses pencalonan ini bisa berlangsung dengan lancar," cetusnya.
Sendi juga mengimbau kepada para pendukungnya untuk dapat merayakan pesta demokrasi ini secara tertib dan aman. "Saya berpesan kepada seluruh organ pendukung dan relawan, mari kita sambut Pilkada ini dengan sukacita, tertib, serta penuh kedamaian. Insya Allah kita semua akan mendapat jalan menuju kemenangan,” tutup Sendi. (Z-2)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved