Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
Dua pasang calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bangka Belitung (Babel) dipastikan maju di pilkada serentak 27 November mendatang. Mereka adalah Hidayat Arsani-Heliana dan Erzaldi Rosman Djohan-Yuri Kemala Fadlullah anak pakar hukum Yusril Ihza Mahendra.
Hidayat Arsasi merupakan mantan wakil gubernur tahun 2014-2017, sedangkan Erzaldi Rosman Djohan mantan Gubernur Bangka Belitung 2017-2022, mereka akan bertarung di pilkada serentak tahun ini.
Hidayat Arsani bakal calon gubernur Babel mengatakan dirinya memastikan maju di Pilgub setelah mendapatkan dukungan PDIP, PKS, Golkar dan PPP dengan total 26 kursi.
Baca juga : Gelar Simulasi Pengamanan Bangka Tengah Siap Amankan Pilkada 2020
"Alhamdulilah saya maju, jadi tidak ada lawan kotak kosong di pilgub nanti," kata Hidayat Arsani usai merayakan ulang tahunnya ke 61 di Pangkalpinang. Rabu (21/8).
Menurutnya pada Pilgub 27 November mendatang ia berdampingan dengan Ketua PPP Babel Heliana yang berasal dari Belitung. "Baru di Babel wakilnya perempuan, Bu Heliana ini mewakili Perempuan Bangka Belitung," ujarnya.
Ia berharap calon gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan sehat wal afiat agar bisa melawannya di Pilgub 27 November mendatang. "Saya siap tantang Erzaldi. Tanggal 28 Agustus Kami akan daftar Ke KPU Babel untuk maju di Pilgub,"ungkapnya.(N-2)
MI/Rendy Ferdiansyah
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved