Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
Dua pasang calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bangka Belitung (Babel) dipastikan maju di pilkada serentak 27 November mendatang. Mereka adalah Hidayat Arsani-Heliana dan Erzaldi Rosman Djohan-Yuri Kemala Fadlullah anak pakar hukum Yusril Ihza Mahendra.
Hidayat Arsasi merupakan mantan wakil gubernur tahun 2014-2017, sedangkan Erzaldi Rosman Djohan mantan Gubernur Bangka Belitung 2017-2022, mereka akan bertarung di pilkada serentak tahun ini.
Hidayat Arsani bakal calon gubernur Babel mengatakan dirinya memastikan maju di Pilgub setelah mendapatkan dukungan PDIP, PKS, Golkar dan PPP dengan total 26 kursi.
Baca juga : Gelar Simulasi Pengamanan Bangka Tengah Siap Amankan Pilkada 2020
"Alhamdulilah saya maju, jadi tidak ada lawan kotak kosong di pilgub nanti," kata Hidayat Arsani usai merayakan ulang tahunnya ke 61 di Pangkalpinang. Rabu (21/8).
Menurutnya pada Pilgub 27 November mendatang ia berdampingan dengan Ketua PPP Babel Heliana yang berasal dari Belitung. "Baru di Babel wakilnya perempuan, Bu Heliana ini mewakili Perempuan Bangka Belitung," ujarnya.
Ia berharap calon gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan sehat wal afiat agar bisa melawannya di Pilgub 27 November mendatang. "Saya siap tantang Erzaldi. Tanggal 28 Agustus Kami akan daftar Ke KPU Babel untuk maju di Pilgub,"ungkapnya.(N-2)
MI/Rendy Ferdiansyah
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved