Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Ingin Maju Pilkada 2024

CALEG terpilih hasil Pemilu 2024 masih menunggu tahap pelantikan yang agendanya diselenggarakan pada awal Oktober mendatang. Di tengah proses menunggu itu, terdapat tahapan Pilkada 2024, yakni pendafataran bakal pasangan calon pada 27-29 Agustus.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan, caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, Afifuddin menyebut bahwa mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.

"Yang sudah terpilih sebagai anggota dewan sekarang, kalau mau nyalon kepala daerah harus mundur, meskipun belum dilantik," katanya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang digelar di Bali, Selasa (30/7).

Baca juga : Caleg Terpilih Bisa Dilantik Susulan Jika Ikut Pilkada, Pakar: Inkonstitusional

Ketentuan tersebut telah diatur KPU lewat Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8/2024, tepatnya pada Pasal 14 ayat (4) huruf d. Beleid tersebut secara lengkap menjelaskan bahwa calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD wajib mengundurkan diri jika ingin mencalonkan diri sebagai calon gubernur-wakil gubernur, calon bupati-wakil bupati, ataupun calon wali kota-wakil wali kota.

Selain caleg terpilih, kewajiban mundur dari jabatan jika ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah juga berlaku bagi penyelenggara pemilu. Afifuddin menyebut, jajaran KPU boleh berkontestasi pada Pilkada 2024 mendatang. Ia mengungkap, sudah ada tiga komisioner KPU di daerah yang menyerhakan surat pengunduran diri.

"Satu, Ketua KPU Provinsi Gorontalo. (Lalu) anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan, dan anggota KPU di kabupaten/kota di Lampung," tandasnya.

Baca juga : Pernyataan Ketua KPU soal Caleg Terpilih yang Ikut Pilkada Jadi Polemik

Kendati demikian, pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraini berpendapat seharusnya mantan penyelenggara pemilu, baik dari KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) wajib menunggu jeda lima tahun sebelum dapat berkontestasi pada ajang pilkada.

Terlebih, jeda waktu yang sama juga berlaku jika ada mantan kader partai politik yang ingin mencalonkan diri sebagai penyelenggara pemilu. Ia menjelaskan, masa jeda itu dilakukan untuk menghindari bias dan penyalahgunaan akses serta wewenang jabatan dan kepentingan partisan dalam rangka kontestasi politik.

"Partai politik harus jadi bagian dari tanggung jawab menjaga kemandirian dan integritas penyelenggara pemilu, oleh karena itu mestinya partai politik tidak mencalonkan penyelenggara pemilu yang berniat maju di pilkada 2024," ujar Titi. (Z-6)