Geopolitik Berbeda pada Pilkada 2024, Parpol di KIM Harus Saling Memahami

KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. 

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dihubungi menerangkan tetap bersatunya partai-partai dalam KIM merupakan cita-cita awal namun hal tersebut tidak bisa dipaksakan dalam pilkada karena pilihan berbeda.

"Paska pilpres kami di KIM tetap inginkan agar bisa bersatu dan bergabung di koalisi pilkada. Itu kan cita-cita awalnya begitu. Tapi bagi PAN menyadari bahwa di daerah memiliki geopolitik, geo ekonomi, sosial yang khas maka konfigurasi politik nasional ada yan sama dan ada yang berbeda konfigurasi daerah," terangnya, Jumat (26/7).

Baca juga : PAN Tetap Ajukan Zita Anjani untuk Pilkada Jakarta

Perbedaan konfigurasi politik daerah dengan pusat disadari oleh semua partai politik tidak hanya partai politik yang berada di KIM. Sehingga butuh aksi dan formula untuk memperkuat.

"Ini dirasakan oleh semua parpol dan oleh karena konfigurasi nasional berbeda sama daerah maka kita perkuat. Tapi jika ada yang berbeda maka harus memahami, menghormati keputusan masing-masing," ungkapnya.

Viva yang merespon pernyataan politisi partai Golkar Idrus Marham yang menyebut ada gesekan di internal KIM, disebut tidak benar. Perbedaan pilihan yang akan disorong dalam pilkada adalah wajar.

Baca juga : Empat Parpol Dukung Petahana di Pilkada Temanggung

"Di Jawa Timur sama, Jawa Tengah relatif sama. Banten, Sumbar tidak sama. Jadi secara natural saja kalau ada perbedaan konfigurasi daerah yang tidak sama untuk saling memahami. Gesekan itu tidak ada karena kita ingin diskusikan secara objektif dan transparan dan akal sehat," cetusnya.

Perbedaan Konseptual di KIM

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Nicky Fahrizal mengemukakan pendapatnya terkait perbedaan konseptual partai politik di KIM.

"Prabowo punya program makan bergizi maka dia butuh kepala daerah yang senafas sama dia. Karena realitas di daerah berbeda," ucapnya.

Baca juga : Bawaslu belum Dapat Tindak Baliho Pilkada 2024

Menurutnya bersatunya parpol dalam koalisi di pilpres tidak sama dengan koalisi untuk pilkada. Sebab selain dinamika partai di daerah berbeda KIM sejak awal didesain untuk pilpres.

"KIM ini dibuat untuk menyokong pilpres, desainnya untuk pilpres. Kalau di pilkada berbeda dan belum tentu efektif untuk sokong pilkada. KIM juga riskan karena di dalamnya adalah partai pemain besar. Tidak mungkin kemudian Prabowo mengajarkan hal-hal dasar," paparnya.

Meski sebagai partai pemenang pilpres namun Gerindra tidak bisa menjadi penentu satu-satunya. Sebab partai lain seperti partai Golkar memiliki pengaruh besar salah satunya di Jawa Barat.

Baca juga : Caleg Terpilih Harus Mundur jika Maju Pilkada, Perludem: Jadwal Beririsan dengan Ucap Sumpah Anggota pada 1 Oktober

"Seperti golkar punya kekuatan di Jawa Barat maka tidak mungkin dia tidak memasang orang"

KIM seharusnya menemukan konsensus dalam koalisi untuk pilkada dengan komunikasi politik intens dan maraton.

"Memang itu tidak mudah dengan waktu mepet komunikasi politiknya harus maraton. Walau pemenang tetap harus memperhitungkan parpol lain salah satunya golkar," tukasnya.

Sebelumnya Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Idrus Marham mengakui ada gesekan di internal Koalisi Indonesia Maju (KIM) soal siapa yang hendak diusung di pilkada. Sebab, masing-masing partai politik memiliki sosok yang ingin diusung. Namun gesekan itu, menurutnya, justru dikehendaki oleh presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. (Sru/Z-7)