Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT ekonomi politik Indonesia, Ichsanuddin Noorsy menyebutkan bahwa ada temuan BPK yang menyebutkan petahana di provinsi menggunakan dana bantuan sosial pemerintah pusat sebagai alat kampanye.
"BPK menemukan selama yang namanya musim pilkada, hampir banyak alokasi anggaran bansos dipakai dalam rangka kampanye petahana," kata Ichsanuddin kepada wartawan pada acara diskusi di Jakarta, kemarin
Ichsanuddin menjelaskan, salah satu dana bansos tunai yang sudah disiapkan pemerintah pusat, namun dipakai kampanye oleh petahana adalah adalah bagi – bagi Bansos.
"Jadi BPK menemukan di musim pilkada data dana bansos termasuk dalam hal ini dana bansos, dipakai dalam rangka kampanye petahana. Nah itu,” terang Ichsanuddin.
Ichsanuddin bahkan menyebutkan, semua yang terkait bantuan sosial, berdasarkan temuan BPK, digunakan oleh petahana untuk kampanye.
Dia menegaskan, bahwa BLT saat ini digunakan oleh petahana untuk berkampanye di hampir semua daerah yang petahananya mencalonkan diri kembali. Salah satunya adalah di Kalimantan Tengah 2020 ini.
“Jadi BLT dipakai sarana untuk berkampanye, gitu,” tutup Ichsanuddin. (OL-13)
Baca Juga: BI Tiadakan Kegiatan Operasional pada Pilkada 2020
Menurut Khofifah, ini sangat penting sebab dalam waktu dekat di Jawa Timur terdapat 18 kabupaten, kota, dan provinsi yang akan dipimpin penjabat.
Berikut doa-doa mohon pemimpin yang diajarkan Rasulullah SAW dan para ulama.
Yuks pantau jadwal Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Ini Jadwal tahapan pemilu yang dikeluarkan KPU.
Masyarakat Jakarta dapat menjagokan salah satu dari 10 bakal calon gubernur yang telah melalui seleksi ketat PSI.
Berikut doa-doa untuk memperoleh pemimpin yang baik dalam rangka menyambut pemilihan umum.
Sejumlah nama yang sudah masuk bursa calon Wali Kota Bandung ialah Atalia Praratya, M Farhan, Erwin, Siti Muntamah dan Budi Dalton
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved