Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
ANGGOTA Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Yahdi Basma menyatakan data anggaran pendidikan yang disampaikan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura dan Ma'mun Amir merupakan data valid yang bisa dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.
Termaktub bahwa, dia menjelaskan, alokasi anggaran untuk urusan pendidikan hanya sebesar Rp 4,1 miliar rupiah atau 9,07 % dari Total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulteng tahun 2020 yakni sebesar Rp 4,4 triliun rupiah.
"Angka dan data soal Anggaran Pendidikan Sulteng 2020 yang disampaikan Pak Rusdy saat debat adalah benar. Memang kenyataannya hanya 9,07%," ujar Yahdi Basma dalam keterangan tertulisnya di Kota Palu Sulteng.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, untuk membuka data kuantitatif progres urusan pendidikan di semua daerah se-Indonesia itu tidaklah sulit. Cukup dengan buka laman resmi milik Kemendikbud : http://npd.kemdikbud.go.id siapapun bisa melihat tanpa terkecuali.
Jadi dia menilai dengan menjadikan laman resmi milik institusi pemerintahan sebagai sumber data merupakan tindakan logik. Itu artinya, tambah dia, setiap orang maupun yang berbicara berdasarkan data yang jelas merupakan golongan orang yang cerdas.
Apalagi diera keterbukaan informasi seperti sekarang ini setiap orang dapat dengan mudah menyebarkan kabar apapun. Karenanya dia begitu mengapresiasi tindakan Rusdy - Ma'mun yang selalu mengutamakan informasi melalui sumber terpercaya.
"Dan itu yg dilakukan Rusdy Mastura dan Ma'mun Amir selama ini. ermasuk di Debat Publik II Pilgub Sulteng 2020 kemarin," tutup Yahdi. (OL-13)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Kedua, produksi beras naik 45.810 ton GKG atau setara 29.779 ton beras, sehingga surplus beras meningkat dari 137 ribu ton menjadi 150 ribu ton.
Sepanjang awal Juni 2025, program ini menyasar sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, dengan fokus utama mengedukasi masyarakat terkait penggunaan LPG yang aman dan benar di tingkat rumah tangga.
Dari jumlah penerima itu, masih banyak korban lain yang dalam proses atau belum menerima bantuan serupa
Menurutnya, selama menjabat sebagai gubernur, dirinya akan menerapkan moratorium terhadap semua perizinan tambang yang berada di atas wilayah permukiman rakyat
Kapolres Tojo Unauna, AKB Ridwan JM Hutagaol menjelaskan, pengamanan ini dilakukan untuk memastikan umat Kristiani dapat beribadah dengan aman, tertib, dan khusyuk.
Penghargaan ini sejalan dengan komitmen Gubernur Anwar Hafid yang menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar pembangunan daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved