Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILIHAN Wali Kota Kota Semarang 2020 hanya diikuti satu pasangan calon. Keduanya ialah petahana Hendrar Prihadi (Hendi) dan Hevearita G Rahayu (Ita) yang diusung sembilan partai politik penghuni DPRD Kota Semarang serta lima partai politik nonparlemen.
Ke-9 partai pemilik kursi DPRD Kota Semarang tersebut ialah PDIP, Partai Golkar, PKB, Partai Demokrat, PKS, Partai Gerindra, PAN, Partai NasDem, dan PSI. Lima partai pendukung lainnya PKPI, Partai Hanura, Partai Berkarya, PBB, dan PPP.
‘’Ada tugas berat bersama partai pengusung dan pendukung untuk memastikan masyarakat datang ke TPS dan menyalurkan suaranya,’’ kata Hendi beberapa waktu lalu.
Dengan dukungan 14 partai, Hendi-Ita praktis menjadi calon tanpa lawan. Tak cuma tak ada rival, posisi itu dikhawatirkan membuat masyarakat enggan mendatangi TPS untuk memberikan suara pada 9 Desember mendatang.
Hendi pun mengakui kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang tak gampang. Dia berharap, mesin-mesin politik partai baik pengusung maupun pendukung untuk terus meyakinkan masyarakat.
Meski 14 partai berada di balik pasangan Hendi-Ita, kampanye lewat baliho, spanduk, dan umbul-umbul belum terlihat menyemarakkan pesta demokrasi.
Selain lantaran hanya terdapat satu paslon, imbas dari pandemi covid- 19 cukup berpengaruh. Calon tunggal bisa jadi juga merasa terlalu percaya diri bakal menang atas kolom kosong.
Apalagi, yang tampil ialah paslon petahana yang lebih dari empat tahun ini sangat dikenal masyarakat Semarang. Hendi-Ita dinilai berhasil menata kota sehingga tidak perlu gencar berkampanye.
Ketua Tim Pemenangan Hendi-Ita, Kadarlusman, mengatakan pihaknya tidak melibatkan juru kampanye tingkat nasional. Jurkam lokal dianggap sudah cukup untuk memenangkan Hendi-Ita melawan kotak kosong.
Akan tetapi, menurut analisis politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Yuwanto, kotak kosong yang akan menjadi lawan diprediksi tetap mendapatkan suara. “Kalau 100% memilih Hendi-Ita, kecil kemungkinannya. Pasti ada yang pilih kotak kosong,” kata dosen politik dan pemerintahan Undip tersebut.
Ia menilai, dalam realitas politik, merupakan hal yang wajar sebagian masyarakat memilih kotak kosong dalam pemilu yang hanya diikuti calon tunggal.
Kehendak partai politik pengusung dan pendukung belum tentu merepresentasikan kehendak rakyat.
Meski demikian, terang Yuwanto, kondisi itu tidak perlu terlalu dipikirkan karena pasangan Hendi-Ita diperkirakan menang mutlak. Justru yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan ialah memastikan partisipasi pemilih tetap tinggi untuk datang ke TPS.

ANTARA FOTO/R REKOTOMO
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (kanan) menerima penghargaan dari Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin) Sri Tutie Rahayu tentang kepedulian pengembangan sektor maritim di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (27/9/2018).
Gencarkan sosialisasi
Yuwanto menekankan, partai pengusung dan pendukung Hendi-Ita harus lebih menggencarkan sosialisasi ke masyarakat. “Jangan sampai karena berpikir Hendi-Ita pasti jadi, kemudian tidak datang ke TPS,” katanya.
Sementara itu, peneliti perilaku politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati, mengungkapkan rilis beberapa lembaga survei masih menunjukkan adanya rasa enggan masyarakat untuk datang ke TPS karena takut tertular oleh virus korona.
“Ini menjadi tugas bagi KPU, pemerintah daerah, dan pasangan calon untuk meyakinkan pemilih bahwa proses pilkada menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” tutur Mada.
Tim sukses dituntut tidak hanya mengandalkan metode kampanye konvensional. Mereka mesti memiliki inovasi dan kreativitas terutama pada ranah platform digital tanpa mengabaikan rambu-rambu aturan.
Mada menguraikan isu pilkada masih cukup diminati masyarakat. Hasil analisis pemetaan pola perbincangan topik tentang penyelenggaraan pilkada di Indonesia yang dilakukan Big Data Lab Fisipol UGM, misalnya, menunjukkan warganet cukup aktif memperbincangkan isu penundaan pilkada. (X-8)

Sumber: KPU/Tim Riset MI-NRC
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
BBWS Pemali Juana Kementerian Pekerjaan Umum melakukan perawatan sejumlah mesin pompa di Rumah Pompa Kali Tenggang, Semarang, sebagai upaya pengendalian banjir
Berdasarkan data sementara pada H-7 Lebaran, jumlah kendaraan pemudik dari arah Jakarta yang melintasi gerbang tol tersebut rata-rata sebanyak dua ribu unit kendaraan per jam.
Mobilitas bukan sekadar memindahkan orang dari satu titik ke titik lain. Mobilitas adalah tentang siapa saja yang bisa ikut dalam perjalanan itu.
Di bulan Ramadan ini, PSI Kota Semarang melakukan aksi nyata berbagi takjil kepada masyarakat.
PENGUATAN ideologi negara bukan lagi sekadar wacana akademis, melainkan faktor kunci keberhasilan transformasi menuju Indonesia. Pancasila
Angin puting beliung menerjang di sejumlah daerah seperti Pati, Kota dan Kabupaten Semarang menimbulkan kerusakan bangunan dan pohon tumbang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved