Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
CALON Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mulyadi dinilai sukses menjadi penyambung lidah masyarakat di DPR RI. Hal itu berangkat keberhasilan Mulyadi membawa program pembangunan nasional untuk Sumbar, tentunya tanpa memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumbar.
Sekitar Rp7 triliun dana pusat dibawa Mulyadi ke tanah kelahiran untuk pembangunan. Sehingga membuat kepercayaan masyarakat kepada Mulyadi meningkat. Pada setiap pemilu, suara pilihan kepada Mulyadi dari masyarakat terus bertambah.
Mulyadi mengatakan, menjadi wakil rakyat atau pemimpin yang utama ialah niat. Niatnya harus untuk kepentingan dan kemaslahatan orang banyak sehingga ada masa depan di mata masyarakat.
"Yang perlu kita harus yakinkan pada diri kita bahwa kita harus betul-betul tujuan yang ikhlas untuk kepentingan orang banyak. Jadi harus dimulai dari niat yang tulus," kata Mulyadi, Selasa (20/10).
Menjadi pilihan masyarakat, menurut Mulyadi bukan untung ruginya yang dicari. Tetapi bagaimana bisa menghasilkan kontribusi nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Lebih lanjut, Ketua DPD Demokrat Sumbar ini menyebut, dari setiap perjuangan ataupun keputusan yang diambil sebagai wakil rakyat harus menguntungkan masyarakat banyak. Meminimalisir resiko ketidakadilan karena keterbatasan anggaran.
Selain itu, Mulyadi menuturkan yang terpenting ialah menepikan kepentingan golongan atau kelompok. Karena masuk DPR RI atapun nanti sebagai eksekutif yang memilih ialah masyarakat.
"Jangan sekali-kali seseorang ingin menjadi pemimpin, tapi sebelum dia menjadi pemimpin dia sudah punya misi atau tujuan tertentu yang lebih kepada kepentingan pribadi atau kelompok itu sangat berbahaya," ucap Mulyadi.
Oleh sebab itu, Mulyadi menyebutkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi maupun kelompok, apapun itu termasuk partai politik. Karena yang memilih dan memberi harapan adalah masyarakat bukan oleh perorangan. (OL-13)
Baca Juga: NasDem Dorong Pemerintah Segera Undangkan RUU Ciptaker
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved