Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
AROMA Pilpres terpancar pada Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) 2020 ini. Meski sedikit berbeda dua pasangan calon saling berhadapan (head to head) dengan usungan partai politik saat Pilpres 2019 lalu.
Pilgub Kalsel 2020 ini mengingatkan kita pada persaingan antara pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin (petahana) dan Prabowo - Sandiaga Uno. Secara kebetulan petahana di Kalsel, Sahbirin Noor - Muhidin (SahbirinMu) juga mendapatkan nomor urut 01 dan penantangnya Denny Indrayana-Difriadi Darjat mendapat nomor urut 02.
Sebagai petahana SahbirinMu diusung mayoritas parpol di DPRD Kalsel yaitu Golkar, PAN, PDIP, PKS, Partai Nasdem dan PKB, ditambah partai pendukung non parlemen, PKPI dan PSI. Jumlah kursi dukungan untuk pasangan ini mencapai 40 kursi atau hampir 75 persen.
Dari kubu penantang, Denny Indrayana-Difriadi Darjat yang dikenal dengan jargon Hijrah Gasan Banua ini diusung Partai Gerindra, Partai Demokrat dan PPP dengan modal 14 kursi parlemen. Partai Hanura yang memiliki satu kursi di DPRD Kalsel memilih tidak mendukung salah satu pasangan calon.
"Jika melihat perbandingan dukungan berdasarkan kursi di legislatif maka petahana secara teori lebih unggul. Namun ini tidak sertamerta mencerminkan elektabilitas di tengah masyarakat karena bisa jadi berbeda," ujar Fikri Hadin, Akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Hal ini bercermin pada hasil Pilpres 2019 lalu dimana pasangan 02 unggul atas 01 meski dengan jumlah suara tidak signifikan.
Aura Pilpres juga terlihat dimana pasangan 02 juga didukung timses dan relawan "emak-emak" dan pasangan 01 juga didukung Parpol berisikan milenial PSI. Hanya saja sentimen agama tidak bisa diterapkan pada Pilgub Kalsel karena kondisi dan situasinya berbeda.
Sahbirin juga selama ini meniru gaya Jokowi dengan blusukannya menyapa masyarakat. Sahbirin mempopulerkan istilah turun ke desa (Turdes) menyapa masyarakat hingga pedalaman Pegunungan Meratus.
Berdasarkan informasi dari berbagai sumber menyebutkan hasil survey untuk kedua paslon ini menempatkan pasangan petahana lebih unggul meski tidak terlalu signifikan. Selain berstatus petahana Sahbirin yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kalsel dan Muhidin menjabat Ketua DPW PAN Kalsel. Muhidin yang pernah menjabat Walikota Banjarmasin ini juga memiliki basis massa yang kuat.
Pasangan Haji Denny juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Denny yang pernah menjabat Wakil Menteri di era Presiden SBY berkomitmen mengusung pemberantasan korupsi, penataan birokrasi dan anti politik uang. Sedangkan Difriadi pernah menjabat Wakil Bupati Tanah Bumbu dan kini menjabat Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalsel. Tentunya dukungan dari masyarakat adat cukup besar untuk pasangan ini.
Di bidang lingkungan yang banyak menjadi sorotan organisasi lingkungan kedua pasangan ini juga menyatakan komitmennya. Sebagai petahana paslon 01 sudah lebih dulu mengkampanyekan Revolusi Hijau sebuah gerakan penanaman pohon besar-besaran untuk penyelamatan kerusakan lingkungan dan lahan kritis.
Komitmen paslon 02 di bidang lingkungan berupa pernyataan dukungan gerakan #SaveMeratus dan pembuatan video clip di kawasan puncak Pegunungan Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (OL-13)
Baca Juga: Ini Tahapan Lengkap Terbaru Menuju Pilkada 9 Desember
DI tangan Gubernur Sahbirin Noor ada angin perubahan yang diembuskan
HUTAN tidak hanya kayu. Para petani di pinggiran hutan di Kalimantan Selatan sudah membuktikannya
PROGRAM Revolusi Hijau tidak fokus pada satu soal. Selain penanaman pohon sebagai sebuah gerakan massal
PEGUNUNGAN Meratus merupakan gugusan gunung yang memanjang dari selatan ke utara melintasi 10 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan
MENYAMBUT tibanya bulan suci Ramadan 1445 H, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menggelar Ramadhan Cake Fair (Pasar Wadai).
Dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 75 pendakian puncak Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan ditiadakan karena pandemi covid-19.
Menurut Satgas Penanganan Covid-19, hingga pekan ini jumlah kasus positif sudah menyentuh angka 200 ribu, atau sebanyak 196.989 orang dinyatakan positif terinfeksi oleh virus korona.
Larangan dan pembatasan di Pilkada 2020 menurunkan risiko penularan covid-19 hingga 75%.
Perlu pengaturan lebih eksplisit tentang kedatangan pemilih pada hari pemilihan dan setting protokol covid di luar TPS serta manajemennya
Berdasarkan catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, tidak kurang dari 243 bapaslon ditemukan melanggar. Jumlah itu mencakup sepertiga dari total 735 bapaslon.
Tiga kali melanggar protokol kesehatan, jika kontestan itu terpilih, pelantikan yang bersangkutan ditunda 6 bulan untuk disekolahkan dalam jaringan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyatakan ada sembilan perbedaan dalam pemungutan suara di Pilkada 2020
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved